JAKARTA.bipol.co- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta kepada seluruh Kementerian atau Lembaga (K/L) untuk mulai melakukan perencanaan anggaran 2021. Sebab, perencanaan anggaran baik dari masing-masing K/L akan sangat membantu dalam menghitung sekaligus mempertimbangkan alokasikan Progam Pemulihan Ekonomi (PEN) di tahun depan.
“Sebenarnya salah satu yang dianggap harus dilakukan adalah supaya sebetulnya K/L dari sekarang sudah mulai bisa memiliki perencanaan penganggaran. Sehingga tidak terjadi situasi hari ini di mana kita beri alokasi untuk PEN, namun banyak K/L memang belum siap betul,” kata dia di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (2/9/2020).
Ketidaksiapan K/L biasanya terhadap langkah-langkah di bidang kesehatan. Kemudian juga mengenai data Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan belanja sosial atau bansos.
“Perlu di-scaleup itu masih bisa jalan seperti di tempat pak mensos itu PKH ditambakan, kemudian sembako diberi 500 karena sudah by name by address,” kata Sri Mulyani.
Bendahara Negara ini mengakui, yang sulit adalah jika nama-nama dan alamat belum ada. Hal itu terjadi pada program-program pemerintah yang menyangkut dukungan terhadap UMKM. Apalagi UMKM, peu ada database untuk KUR, Mekaar, dan Umi.
“Tapi kalo bicara lainnya, itu msh tidak ada by name by adress. Seperti bank wakaf kita ada bank, tapi nama individu dan alamat dan nomor akun tidak selalu ada. Inilah yang harus tindakan cepat, masalahnya databasenya udah ada atau belum sehingga target lebih cepat,” kata dia.
Sri Mulyani melanjutkan, mengenai Program PEN ke depan pemerintah akan tetap menggunakan data belanja sosial atau bansos tahun ini. Pemerintah sendiri tidak menurunkan target sampai tahun depan yakni tetap mencapai 20 juta orang penerima bantuan sosial.
“Sampai saat ini angkanya 18,8 juta, kami tidak turunkan. Patokan anggaran sampai 20 jtua. Tapi targetnya 18,8. Yang lain masuk ke BLT yang cash, yang untuk DKI Jakarta dan non DKI dan sektiarnya.Itu makanya sebetulnya kita tidak turunkan target. Yang udah ada nama alamat di Kemensos DTKS itu kita pertahankan, tidak kurangi,” tandas Sri Mulyani. [Net]
Editor: Fajar Maritim
