Pasar Keuangan Tergoncang Rencana Revisi Undang-Undang BI

- Editor

Senin, 28 September 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi/Net

Ilustrasi/Net

JAKARTA.bipol.co- Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tengah menyusun RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI). Dalam pembahasannya, diusulkan untuk mengembalikan pengawasan perbankan kepada Bank Indonesia dan juga pembentukan Dewan Moneter. Sontak rencana kontroversial ini memicu polemik pada tataran masyarakat atas independensi BI.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, pasar keuangan dalam negeri sempat tergoncang akibat polemik tersebut. Sebagaimana terukur dari yield Surat Berharga Negara (SBN) yang melonjak ke level 6,8 persen dari level 6,6 persen juga pelemahan nilai tukar rupiah.

“Yield SBN sempat turun 6,6 persen. Tapi naik lagi di awal September yang berkaitan tempo hari masalah independensi BI membuat goncangan pasar (keuangan). Itu meningkatkan yield SBN dan melemahkan rupiah,” ucap Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI terkait Laporan Semester I Kinerja Bank Indonesia, di Komplek Parlemen, Senin (28/9/2020).

Untuk itu, BI memastikan revisi Undang-Undang BI tak akan mengganggu independensi BI. Sebab, sambung Perry, Presiden Jokowi sudah menjamin independensi BI selaku bank sentral.

“Pernyataan presiden (Jokowi) sudah jelas bahwa kebijakan moneter harus tetap kredibel, efektif dan independen,” jelas dia.

Pun, Menteri Keuangan Sri Mulyani dinilai juga bersikap serupa. Terlebih saat ini pemerintah juga belum membahas revisi Undang-Undang BI yang diajukan Baleg beberapa waktu lalu.

“Dari keterangan pers beliau (Sri Mulyani) menyatakan mengenai revisi UU BI yang merupakan inisiatif DPR, pemerintah belum membahas sampai saat ini,” terangnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa revisi Undang-Undang tentang Bank Indonesia merupakan inisiatif DPR. Dia menegaskan, hingga kini pemerintah belum membahas amandemen tersebut.

“Mengenai revisi UU tentang Bank Indonesia (BI) yang merupakan inisiatif DPR, Pemerintah belum membahas hingga saat ini,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers online, Jakarta, Jumat (4/9).

Sri Mulyani mengatakan, penjelasan Presiden dalam hal posisi pemerintah, sudah jelas bahwa kebijakan moneter harus tetap kredibel, efektif, dan independent. Bank Indonesia dan Pemerintah bersama-sama menjaga stabilitas dan kepercayaan ekonomi.

“Hal ini untuk memajukan kesejahteraan rakyat demi kemakmuran dan keadilan yang berkesinambungan. Pemerintah berpandangan bahwa penataan dan penguatan sistem keuangan harus mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola (governance) yang baik, pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing lembaga secara jelas, serta mekanisme check and balances yang memadai,” jelasnya.

Sebelumnya, VP Economist Bank Permata, Josua Pardede mengkritisi rencana revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI). Sebab dia menilai revisi berpotensi menyebabkan gangguan terhadap independensi BI yang membuat para pelaku pasar termasuk investor asing memberikan respons negatif.

“Dengan rekomendasi dari Baleg (Badan Legislasi) tersebut, berpotensi mengganggu independensi Bank Indonesia sebagai bank sentral. Apalagi pemerintah juga memiliki hak voting dalam RDG. Maka, pelaku pasar termasuk investor asing tentu berpotensi merespon wacana/rencana dari Baleg DPR tersebut secara negatif, mengingat pasar mengapresiasi independensi Bank Indonesia dalam mengawal stabilitas nilai tukar rupiah yang pada akhirnya juga mendukung stabilitas perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,” jelas dia saat dihubungi Merdeka.com, Selasa (1/9).

Josua menjelaskan, sesuai dengan UU No. 23/1999, BI merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dalam mencapai tujuannya yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang mengandung dua aspek. Yakni stabilitas nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta stabilitas terhadap mata uang negara lain.

Sehingga rekomendasi dari Baleg dianggap berpotensi mengganggu independensi BI sebagai bank sentral, kendati semangat revisi memiliki amanat untuk mendorong pertumbuhan dan mendukung penyerapan tenaga kerja.

“Tapi hal itu tetap berpotensi mengganggu independensi bank sentral,” ujarnya.

Oleh karenanya, di mendorong independesi BI perlu diperkuat dalam rangka menciptakan stabilitas perekonomian. “Menurut saya, secara best practice, meskipun mandat bank sentral antar negara berbeda dalam fungsi masing-masing, namun ada kesepakatan global bahwa bank sentral memiliki tugas sebagai stabilisator ekonomi makro,” jelasnya.

Kemudian, terkait dengan skema burden sharing antara BI dan Kementerian Keuangan saat ini, Josua menyebut koordinasi tersebut dapat dilakukan secara ad hoc di luar RDG.

“Dan terkait dengan skema burden sharing scheme, yakni koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia menurut saya koordinasi tersebut dapat dilakukan secara ad hoc di luar RDG BI,” tukasnya. [Net]

Editor: Fajar Maritim

Berita Terkait

Soal Judi Online dan Pinjol Ilegal, Menteri Budi Arie: Dua-duanya Disikat!
Jokowi Sempat Bilang Ada Ratusan Investor yang Antre, Menves Bahlil: Belum Ada Investor Asing Masuk ke IKN
Pj.Gubernur Jabar Dampingi Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Tinjau Gerakan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di Posyandu Bogor
BPIP Pastikan Kesiapan Paskibraka yang Bertugas dalam Upacara HUT Kemerdekaan ke-79 RI di IKN
Serahkan Sertifikat Secara Door to Door, Menteri ATR/BPN  Harap Bisa Wujudkan 120 juta Bidang Tanah Akhir 2024
Wujudkan Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif, Wapres Luncurkan RIPPP dan SIPPP
Panglima TNI Siap Kirim Pasukan Ke Gaza Jika Ada Mandat Dari PBB
Pemdaprov Jabar Komitmen Bangun Ekonomi Hijau di Wilayah Bodebek

Berita Terkait

Kamis, 13 Juni 2024 - 20:23 WIB

Soal Judi Online dan Pinjol Ilegal, Menteri Budi Arie: Dua-duanya Disikat!

Kamis, 13 Juni 2024 - 17:03 WIB

Jokowi Sempat Bilang Ada Ratusan Investor yang Antre, Menves Bahlil: Belum Ada Investor Asing Masuk ke IKN

Selasa, 11 Juni 2024 - 18:20 WIB

Pj.Gubernur Jabar Dampingi Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Tinjau Gerakan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di Posyandu Bogor

Senin, 10 Juni 2024 - 20:03 WIB

BPIP Pastikan Kesiapan Paskibraka yang Bertugas dalam Upacara HUT Kemerdekaan ke-79 RI di IKN

Minggu, 9 Juni 2024 - 15:30 WIB

Serahkan Sertifikat Secara Door to Door, Menteri ATR/BPN  Harap Bisa Wujudkan 120 juta Bidang Tanah Akhir 2024

Jumat, 7 Juni 2024 - 18:18 WIB

Wujudkan Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif, Wapres Luncurkan RIPPP dan SIPPP

Jumat, 7 Juni 2024 - 11:45 WIB

Panglima TNI Siap Kirim Pasukan Ke Gaza Jika Ada Mandat Dari PBB

Kamis, 6 Juni 2024 - 17:15 WIB

Pemdaprov Jabar Komitmen Bangun Ekonomi Hijau di Wilayah Bodebek

Berita Terbaru

REGIONAL

Mari Ramaikan! Ini Rangkaian Hari Jadi ke-214 Kota Bandung

Kamis, 13 Jun 2024 - 19:36 WIB

REGIONAL

Implementasi Wolbachia Kota Bandung Capai 64 Persen

Kamis, 13 Jun 2024 - 19:26 WIB