Bawaslu Catat 600 Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada 2020

- Editor

Jumat, 2 Oktober 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi/Net

Ilustrasi/Net

JAKARTA.bipol.co- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menerima 1.300 laporan masyarakat tentang pelanggaran di Pilkada 2020. Sebanyak 600 di antaranya terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal ini disampaikan oleh anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin dalam Webminar KPU ‘Sosialisasi Adaptasi Kebiasaan Baru Pemilihan Serentak 2020: Kampanye Melalui Media Sosial dan Media Daring’. Dalam acara ini, Afif berbicara mengenai indikator kerawanan Pilkada 2020, salah satunya berkaitan dengan netralitas ASN.

“Kalau tahapan kerawanan lainnya adalah pemanfaatan fasilitas pemerintah, netralitas ASN, politik uang yang terutama politik uang itu biasanya akan meriah di saat pelaksanaan kampanye sampai hari-H,” kata Afif, Jumat (2/10/2020).

Afif mengatakan pihaknya sudah menerima sekitar 600 aduan terkait netralitas ASN di Pilkada 2020. Ia menyebut banyak ASN ditemukan tidak netral dalam Pilkada kali ini.

“Kalau soal netralitas ASN, data kita sekarang sudah hampir 600-an yang diproses oleh ASN. Dari 1.300 pelanggaran, temuan dan laporan masyarakat itu 600-nya kasus soal netralitas ASN. Jadi memang besar sekali soal ASN yang tidak netral dalam Pilkada kali ini,” lanjutnya.

Selain itu, Bawaslu juga menerima laporan berkaitan dengan pemanfaatan fasilitas pemerintah di Pilkada saat ini. Misalnya, dengan memanfaatkan mobil dinas pemda untuk keperluan Pilkada.

“Pemanfaatan fasilitas pemerintah saat pendaftaran ada yang pakai mobil dinas pemda dan seterusnya, itu juga kemarin terjadi,” ujarnya.

Di sisi lain, Afif mengungkapkan ada tambahan sembilan indikator kerawanan yang hanya ditemukan dalam Pilkada tahun ini. Hal ini tentunya berhubungan dengan adanya pandemi Corona (COVID-19).

“Kita punya indeks kerawanan Pilkada terutama kampanye di saat wabah ini kita jadi beberapa hal, yaitu indikator bawaan kita ada yang disebut dengan penyelenggara pemilu yang terinfeksi COVID,” ungkapnya.

“Penyelenggara pemilih yang meninggal karena COVID belakangan muncul lagi peserta pemilunya meninggal di salah satu daerah di Kalimantan Timur, penyelenggara pemilih yang tidak melaksanakan protokol kesehatan dalam bertugas, lonjakan pasien COVID, lonjakan pasien COVID yang meninggal, informasi tentang pasien tidak tertangani oleh fasilitas kesehatan, penyelenggara pemilu mengundurkan diri terkait COVID, masyarakat (dan) tokoh organanisasi masyarakat yang menolak penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemic. Kita sama-sama tahu update-nya dan juga perubahan status wilayah terkait pandemi,” lanjutnya.

Terkait perubahan status wilayah saat pandemi, Afif menyebut saat ini ada 9 provinsi di Indonesia yang paling rawan penularan virus Corona. Posisi pertama ditempati oleh Provinsi Kalimantan Tengah.

“Untuk tingkat kerawanannya, secara umum saja langsung dari 9 provinsi yang melakukan Pilkada kaitannya seperti ini kalau provinsi Kalteng, Sumbar, Sulut, Sulteng, Bengkulu, Kalsel, Riau, Jambi, dan Kalimantan Utara,” sebutnya. [Net]

Editor: Fajar Maritim

Berita Terkait

Ganjar Pranowo Dorong Hak Angket Dugaan Kecurangan Pilpres 2024 di DPR, Jokowi: Itu Hak Demokrasi
Hari Jadi ke-211 Kabupaten Garut, Menkop UKM Resmikan Rumah Produksi Bersama
Jokowi Undang Surya Paloh Makan Malam, Apa yang Dibicarakan Masih Misteri
Kok Bisa? Server Sirekap Terhubung ke Alibaba Singapura, Roy Suryo Nilai KPU Sangat Ceroboh
Jokowi Imbau Jangan Teriak Kecurangan Bawa ke Bawaslu dan MK, Begini Reaksi BW …
Temuan Kesalahan Jumlah Suara Masif di Sirekap, Ilham Saputra: KPU Harus Klarifikasi Salah Input Atau Kesengajaan
Tuding Massa Pendukung AMIN di JIS Dibayar,  Maya Rahmawati Akhirnya Minta Maaf 
Isu Perintah Kapolri Amankan Suara 02, TPN Ganjar-Mahfud Datangi Mabes Polr, Ini Tanggapan Kabaharkam
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 20 Februari 2024 - 21:53 WIB

Ganjar Pranowo Dorong Hak Angket Dugaan Kecurangan Pilpres 2024 di DPR, Jokowi: Itu Hak Demokrasi

Selasa, 20 Februari 2024 - 08:32 WIB

Hari Jadi ke-211 Kabupaten Garut, Menkop UKM Resmikan Rumah Produksi Bersama

Senin, 19 Februari 2024 - 09:06 WIB

Jokowi Undang Surya Paloh Makan Malam, Apa yang Dibicarakan Masih Misteri

Minggu, 18 Februari 2024 - 11:39 WIB

Kok Bisa? Server Sirekap Terhubung ke Alibaba Singapura, Roy Suryo Nilai KPU Sangat Ceroboh

Sabtu, 17 Februari 2024 - 15:09 WIB

Jokowi Imbau Jangan Teriak Kecurangan Bawa ke Bawaslu dan MK, Begini Reaksi BW …

Kamis, 15 Februari 2024 - 17:11 WIB

Temuan Kesalahan Jumlah Suara Masif di Sirekap, Ilham Saputra: KPU Harus Klarifikasi Salah Input Atau Kesengajaan

Selasa, 13 Februari 2024 - 15:34 WIB

Tuding Massa Pendukung AMIN di JIS Dibayar,  Maya Rahmawati Akhirnya Minta Maaf 

Selasa, 13 Februari 2024 - 11:16 WIB

Isu Perintah Kapolri Amankan Suara 02, TPN Ganjar-Mahfud Datangi Mabes Polr, Ini Tanggapan Kabaharkam

Berita Terbaru