Pemerintah Pastikan Omnibus Law Tatap Jamin Hak Buruh

- Editor

Rabu, 7 Oktober 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Airlangga Hartarto/Net

Airlangga Hartarto/Net

JAKARTA.bipol.co- Pemerintah menegaskan hak pekerja tetap terjamin melali Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang baru saja disahkan Senin (5/10/2020) lalu oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui rapat paripurna.

Pengesahan UU ini diwarnai dengan penolakan dari pekerja. Sebab, aturan baru yang termuat dalam UU Cipta Kerja ini dinilai merugikan pekerja. Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan hak pekerja tetap diberikan.

“Saya tegaskan kalau upah minimum tidak dihapuskan. Tapi tetap mempertimbanga=kan pertumbuhan keonomi dan inflasi dan salary yang diterima itu tidak akan turun,” ujar dia dalam Konferensi Pers Penjelasan UU Cipta Kerja, Rabu (7/10/2020).

Selain itu, Airlangga juga menyebutkan kepastian pesangon yang akan tetap dibayarkan. Selain itu juga dalam pemutusan hubungan kerja, pekerja akan mendapatkan e=pelatihan dan akses menuju pekerjaan yang baru.

“Terkait dengan pesangon, ada, diatur (dalam UU Cipta Kerja). Ada kepastian pembayaran pesangon dan mendapatkan tambahan jaminan kehilangan pekerjaan. Dan juga apabila terjadi pemutusan hubungan kerja, ada manfaat berupa peningkatan kompetensi ataupun upskilling serta diberikan akses kepada pekerjaan yang baru,” jelas Menko.

Adapun waktu pembagian waktu kerja serta istirahat, Menko mengatakan tak ada perubahan. Secara rinci, aturan ini dimuat dalam pasal 77, mencakup fleksibilitas atas kondisi tertentu.

Ditegaskan Menko, bahwa pengusaha wajib memberikan cuti dan waktu istirahat, serta waktu ibadah. “Terkait dengan cuti baik itu untuk melahirkan menyusui dan haid, tetap sesuai Undang-Undang. Tidak dihapus,” kata Menko

“Kemudian pekerja outsourcing akan mendapat perlindungan upah dan kesejahteraan, dan untuk tenaga kerja asing tentu yang diatur adalah mereka yang membutuhkan untuk perawatan atupun untuk maintenance ataupun untuk tenaga peneliti yang melakukan kerjasama. Ataupun kepada mereka yang datang sebagai buyers,” jelas dia. [Net]

Editor: Fajar

Berita Terkait

Ganjar Pranowo Dorong Hak Angket Dugaan Kecurangan Pilpres 2024 di DPR, Jokowi: Itu Hak Demokrasi
Hari Jadi ke-211 Kabupaten Garut, Menkop UKM Resmikan Rumah Produksi Bersama
Jokowi Undang Surya Paloh Makan Malam, Apa yang Dibicarakan Masih Misteri
Kok Bisa? Server Sirekap Terhubung ke Alibaba Singapura, Roy Suryo Nilai KPU Sangat Ceroboh
Jokowi Imbau Jangan Teriak Kecurangan Bawa ke Bawaslu dan MK, Begini Reaksi BW …
Temuan Kesalahan Jumlah Suara Masif di Sirekap, Ilham Saputra: KPU Harus Klarifikasi Salah Input Atau Kesengajaan
Tuding Massa Pendukung AMIN di JIS Dibayar,  Maya Rahmawati Akhirnya Minta Maaf 
Isu Perintah Kapolri Amankan Suara 02, TPN Ganjar-Mahfud Datangi Mabes Polr, Ini Tanggapan Kabaharkam

Berita Terkait

Selasa, 20 Februari 2024 - 21:53 WIB

Ganjar Pranowo Dorong Hak Angket Dugaan Kecurangan Pilpres 2024 di DPR, Jokowi: Itu Hak Demokrasi

Selasa, 20 Februari 2024 - 08:32 WIB

Hari Jadi ke-211 Kabupaten Garut, Menkop UKM Resmikan Rumah Produksi Bersama

Senin, 19 Februari 2024 - 09:06 WIB

Jokowi Undang Surya Paloh Makan Malam, Apa yang Dibicarakan Masih Misteri

Minggu, 18 Februari 2024 - 11:39 WIB

Kok Bisa? Server Sirekap Terhubung ke Alibaba Singapura, Roy Suryo Nilai KPU Sangat Ceroboh

Sabtu, 17 Februari 2024 - 15:09 WIB

Jokowi Imbau Jangan Teriak Kecurangan Bawa ke Bawaslu dan MK, Begini Reaksi BW …

Kamis, 15 Februari 2024 - 17:11 WIB

Temuan Kesalahan Jumlah Suara Masif di Sirekap, Ilham Saputra: KPU Harus Klarifikasi Salah Input Atau Kesengajaan

Selasa, 13 Februari 2024 - 15:34 WIB

Tuding Massa Pendukung AMIN di JIS Dibayar,  Maya Rahmawati Akhirnya Minta Maaf 

Selasa, 13 Februari 2024 - 11:16 WIB

Isu Perintah Kapolri Amankan Suara 02, TPN Ganjar-Mahfud Datangi Mabes Polr, Ini Tanggapan Kabaharkam

Berita Terbaru