Mahasiswa PMII Kabupaten Bandung Demo Tolak UU Omnibus Law

SOREANG.bipol.co- Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Bandung, melakukan aksi di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung, Soreang, Kamis (8/10). Aksi dilakukan untuk menolak disahkannya UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Aksi para mahasiswa ini dihalau digerbang utama, pintu masuk Komplek Pemkab Bandung, oleh puluhan aparat gabungan, TNI, Polri dan Satpol PP. Mereka pun hanya bisa berorasi di depan pintu gerbang.

Untuk menyampaikan aspirasinya, para pengunjuk rasa ingin bertemu anggota DPRD Kabupaten Bandung. Namun hingga pukul 02.00 WIB, aksi mereka tidak diindahkan.

Mereka pun akhirnya melakukan pembakaran ban mobil bekas di depan gerbang masuk Pemkab Bandung.

Dalam orasinya, Ketua PMII Kab Bandung, Apriliana, menyatakan sikap menolak Omnibus Law Cipta Kerja karena sangat merugikan masyarakat kecil.

Menurut Apriliana, di tengah Pandemi Covid-19, dalam situasi krisis nasional, dan di ujung ancaman resesi karena terhimpit faktor ekonomi, DPR RI memaksakan serta memutuskan dengan mensahkan RUU yang di ambil dari 79 UU menjadi UU Omnibus Law. Meski sebelumnya masyarakat termasuk kaum buruh dan mahasiswa telah mendesak Pemerintah dan DPR.

“Alasan Pemerintah, UU Omnibus Law merupakan bagian dari program super prioritas Pemerintah untuk pemulihan dan pemerataan ekonomi dapat teratasi dengan mendatangkan investor,” katanya.

Dalam UU Omnibus Law, kata dia, terutama di pasal 88C dan pasal 88D, telah menghilangkan hak kesejahteraan buruh dengan menghilangkan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan digantikan dengan Upah Minimum Provinsi. Hal ini jelas lebih mengarah kepada sebatas meluluskan pengusaha atau penanam modal tanpa mengindahkan kepentingan masyarakat kecil.

Sementara di pasal 78, ditambahkannya, ada penambahan jam kerja yang mengeksploitasi kaum buruh. Sedangkan di pasal 89 ayat 20, diberlakukan outsourcing yang memberikan keleluasaan bagi pengusaha untuk melakukan perekrutan dan PHK.

“Bahkan sektor pendidikanpun sebagaimana tercantum di pasal 65 ayat 1, dijadikan ladang komersialisasi sehingga tujuannya tidak lagi dapat mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945,” tegasnya.

Jadi hari ini, ungkapnya, PMII menolak secara tegas UU Omnibus Law, karena selain tidak manusiawi juga hanya menguntungkan sepihak dan merugikan kaum buruh juga masyarakat kecil. Apalagi di masa pandemi Covid 19.

“Kami akan terus berorasi hingga ada salah seorang dari anggota DPRD yang mau menerima kami,” katanya di lokasi, Kamis (8/10).[deddy]

Editor: Fajar Maritim