KAB BANDUNG, BIPOL.CO — Pagu anggaran rencana pembangunan tahun 2023 di sejumlah kecamatan dipangkas. Seperti halnya terjadi di Kecamatan Margahayu untuk tahun anggaran 2023 turun menjadi Rp 6 miliar, yang sebelumnya antara Rp 9-10 miliar.
Atas turunnya pagu anggaran tahun 2023 di kecamatan itu dipertanyakan Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi Golkar H. Yanto Setianto.
“Kalau melihat historis, tak pernah kurang dari Rp 9-10 miliar. Dengan Rp 6 miliar ini kami akan mempertanyakan kepada tim Musrenbang, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), alasannya seperti apa,” kata Ketua Komisi C ini usai monitoring evaluasi Musrenbang Kecamaatan Margahayu, Kabupaten Bandung yang digelar di aula Kecamatan Margahayu, Selasa (8/2/2022).
“Karena PAD kan terus naik. Apakah ada hal-hal yang bisa menyedot anggaran yang lain sehingga bisa mengurangi pagu Musrenbang?” imbuhnya.
Menurut Yanto, kalau dirata-ratakan Rp 9-10 miliar, 31 kecamatan kurang lebih Rp 300 miliar. “Sedangkan sekarang Rp 6 milliar, berarti hanya berapa se- Kabupaten Bandung? Bandingkan dengan APBD yang triliunan, ” katanya.
Yanto berharap jangan sampai Musrenbang tingkat kecamatan sekedar memenuhi perundang-undangan. Karena menurutnya Musrenbang diadakan merupakan kebutuhan dari masyarakat yang diakomodir oleh pemerintah daerah. Karena yang lebih tahu persis permasalahan imasyarakat, yaitu masyarakat itu sendiri.
Yanto juga mempertanyakan pagu anggaran di Kecamatan Margahayu, dari sebesar Rp 6 miliar itu ada sisa Rp 400 jutaan.
Menyikapi hal ini, Camat Margahayu Mochammad Ischaq mengatakan, berdasarkan laporan dari para kepala desa yang ia terima, hal itu berkaitan dengan kriteria. “Usulan dari desa itu ada kriterianya. Dalam satu kegiatan, OPD itu membuat kriteria. Nah, kriteria itu lah yang harus disinkronkan. Makanya hari ini akan dibahas agar bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi, ” katanya.
M. Ischaq menambahkan, kriteria ini pula yang ia maksudkan antara desa atau kecamatan lainnya harus dibedakan.
“Menurutnya di Kecamatan Margahayu itu padat penduduk sehingga pihaknya sulit untuk mensinkronkan. ‘Nanti akan diselaraskan. Mudah-mudahan sisa pagu anggaran Rp 400 sekian juta bisa terserap oleh Kecamatan Margahayu,” katanya.
Kriteria yang paling dominan, ungkap M. Ischaq yakni kriteria dari Dinas Kesehatan sebesar Rp 221 juta.
“Ini sangat besar. Selanjutnya dari Distan, Padahal lahan pertanian di Kecamatan Margahayu sudah sedikit. Jadi bagaimana bisa diimplementasikan. Terkecuali kalau program yang kami gulirkan itu pertanian perkotaan, seperti menanam pohon pake sistem hidroponik, termasuk pengembangan budi daya lele. Itu kan bisa di lahan sempit dengan menggunakan terpal. Mudah-mudahan kita dorong dalam penyelarasan bisa terakomidir, ” katanya.(Deddy)
