BIPOL.CO, BOGOR – Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri melalui Kepala Subdirektorat Pertanian dan Pangan Gunawan Eko Movianto, mengingatkan soal isu prioritas urusan pertanian daerah, dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.
Hal tersebut disampaikan pada Rapat Koordinasi Teknis untuk Perencanaan Pembangunan Pertanian (Rakortektan) Tahun Anggaran 2024, Senin (06/02/2023) di IPB Convention Center, Bogor, Jawa Barat.
“Penyusunan Rencana Kerja (Daerah) harus melihat isu-isu prioritas apa saja yang sedang berkembang. Beberapa hal yang harus menjadi perhatian yaitu terkait kartu tani dan pupuk bersubsidi,” kata Gunawan di sela-sela kegiatan.
“Tak hanya itu, termasuk juga Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), food estate dan kawasan sentra produksi pangan, korporasi petani dan nelayan, pengendalian organisme pengganggu tanaman dan kesehatan hewan, serta kelapa sawit berkelanjutan,” sambungnya.
Keberhasilan pencapaian visi misi kepala daerah yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dapat ditentukan lewat program kegiatan yang tersusun dalam RKPD. Ini menjadi tolak ukur pencapaian kinerja daerah.
Gunawan menegaskan bahwa, Rencana Kerja Pemda harus tetap sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
“Daerah melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja dan berusaha, akses serta kualitas pelayanan publik, juga daya saing daerah,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Gunawan juga menyampaikan, Sumatera Barat merupakan daerah yang memiliki prosentase penganggaran urusan pertanian tertinggi sebesar 7,69% dari total APBD. Data tersebut diambil dari Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kemendagri.
“Dari seluruh daerah, rata-rata penganggaran untuk pertanian sebesar 2,17% dari total APBD masing-masing daerah. Dari 34 Provinsi, 8 provinsi menganggarkan di atas rata-rata nasional, 22 provinsi masih di bawah rata-rata nasional, sedangkan 4 daerah masih belum menginput data pada aplikasi SIPD,” tambah Gunawan.
Rakortektan tahun 2024 yang bertema “Penguatan Peran Sektor Pertanian Sebagai Bantalan Ekonomi Nasional” digelar oleh Kementerian Pertanian secara hybrid dihadiri oleh kementerian/lembaga di tingkat pusat, juga seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bidang pertanian.
