BIPOL.CO, JAKARTA – Debat Calon Presidean (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) akan digelar sebanyak lima kali dan akan digelar di Jakarta.
Menurut Ketua KPU Hasyim Asy’ar, debat Caores-Cawapres pada Pemilu 2024 akan dibuat lebih menggigit, tidak lagi mirip cerdas cermat seperti dalam pelaksanaan di Pemilu-pemilu sebelumnya.
Ketua KPU Hasyim Asy’ari sudah mengkonfirmasi rencana pelaksanaan debat ini. “Ada kemungkinan rencananya di Jakarta semua. Ada satu nanti, entah pembukaan atau penutupan, di Kantor KPU,” kata Hasyim, di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/11/2023), dilansir dari RM.id.
Pelaksanaan debat Capres ini terbagi dalam tiga bulan yang berbeda. Dua di Desember 2023, dua di Januari 2024, dan satu di Februari 2024. Rinciannya, pada 12 Desember 2023, 22 Desember 2023, 7 Januari 2024, 14 Januari 2024, dan 4 Februari 2024. “Ya, tanggal segitu,” terang Hasyim.
Mengenai materi debat, Hasyim merujuk pada Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu. Dalam UU tersebut sudah mengatur topik-topik bahasan dalam debat Capres-Cawapres. Topik debat antara lain menyangkut situasi global, regional, serta dampaknya terhadap Indonesia dalam jangka waktu 5 tahun masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
Lalu, mengenai kondisi keuangan. “Kondisi ekonomi kita seperti apa, saya kira itu penting untuk didiskusikan. Supaya yang didiskusikan itu faktual sesuai dengan fakta, sesuai dengan kondisi yang dihadapi,” terang Hasyim.
Dalam pelaksanaan nanti, KPU ingin membuat debat ini lebih interaktif dan menggigit. Untuk itu, KPU menggelar Forum Group Discussion (FGD) dengan Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, dan jurnalis, di Gedung KPU, Rabu (29/11/2023). Perwakilan Pemerintah dihadiri Kementerian Dalam Negeri, Kemenko Polhukam, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), dan Bappenas.
“Mohon bantuan Bapak/Ibu untuk masukan metode yang pas, yang tepat. Seringkali kemarin kan (KPU) dikritik debatnya kayak cerdas cermat. Jadi, harapannya supaya makin hidup,” ucap Hasyim, dalam FGD tersebut,
Dalam kesempatan berbeda, Komisioner KPU August Mellaz menjelaskan alasan semua debat digelar di Jakarta. Salah satunya terkait dengan mobilisasi massa dan akomodasi.
“Kami bukannya Jakarta sentris. Jadi lokasi dan termasuk ada faktor-faktor teknis, misalnya mobilisasi massa, segala macam. Jadi, biar lebih efektif saja,” terangnya.
Menanggapi hal ini. PDIP menyatakan kurang setuju jika semua debat digelar di Jakarta. Menurut PDIP, idealnya debat Capres-Cawapres digelar di berbagai daerah supaya menggambarkan Indonesia centris bukan Jakarta centris. Namun, PDIP menyerahkan keputusan sepenuhnya ke KPU
“Keputusan KPU didasarkan pada pertimbangan tertentu. Selain faktor efisiensi dan ketersediaan fasilitas yang lebih memadai, mungkin mengantisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, seperti ada calon yang letih debat harus dilarikan ke rumah sakit,” ucap politisi senior PDIP, Hendrawan Supratikno.
Sementara, Plt Sekjen NasDem Hermawi Taslim menyatakan tidak masalah dengan lokasi debat itu. “Lokasi debat tidak bersifat prinsip. Kalau KPU sudah menetapkan semua debat di Jakarta, ya tidak apa-apa,” ucapnya, saat dihubungi Rakyat Merdeka, Rabu (29/11/2023).
Yang terpenting, kata Hermawi, masyarakat diberikan akses untuk ikut menyaksikan debat tersebut. Contohnya, KPU bisa memanfaatkan berbagai media penyiaran yang mudah diakses publik.
“Supaya rakyat bisa mengukur kualitas para kandidat melalui proses debat, dan semoga perdebatan demi perdebatan sungguh-sungguh jadi pertimbangan bagi pemilih untuk menjatuhkan pilihannya kelak,” jelasnya.
Partai Demokrat juga dapat mengerti keputusan KPU menyelenggarakan semua debat Capres di Jakarta. “Kami menilai bukan pada persoalan tempat pelaksanaannya, yang terpenting adalah kegiatan tersebut bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Jakarta memiliki daya dukung dan kemudahan yang lebih memadai serta lebih efisien untuk itu,” ucap Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani.
Lalu, apakah betul debat Capres-Cawapres nanti akan lebih menggigit? Pengamat politik dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saidiman Ahmad, memprediksi, iya. Alasannya, bukan hanya terkait teknis, melainkan karena banyak isu yang substansial yang “diperdebatkan” dibanding dua Pemilu sebelumnya.
“Saya menduga di debat resmi nanti, akan kembali muncul diskusi teknokratis yang lebih bermutu,” ucap Saidiman.(ads)
