BIPOL.CO, BANDUNG – Seluruh penanganan darurat gempa Sumedang sudah sesuai prosedur dan tepat waktu. Hal itu dikarenakan tim gabungan telah melakukan antisipasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pada momentum Hari Natal 2023 dan tahun baru 2024.
Demikian dikemukakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, saat mendatangi lokasi terdampak pada Senin (1/1/2024), untuk memastikan seluruh proses penanganan darurat dapat terlaksana dengan baik.
Posko Siaga Nataru, demikian istilahnya yang merujuk pada pos kesiapsiagaan seluruh unsur Forkopimda telah terbentuk, sehingga pada saat kejadian gempa bumi M 4.8 Sumedang, seluruh komponen penanggulangan bencana segera bertindak cepat.
“Kita sebenarnya sudah melakukan siaga penuh dengan membentuk Posko Siaga Nataru. Jadi ketika terjadi bencana seperti yang di Sumedang ini tim langsung bergerak cepat,” katanya.
Suharyanto meminta agar seluruh kebutuhan dasar warga terdampak dapat diprioritaskan. Tentunya hal ini juga membutuhkan kaji cepat sehingga pelaksanaannya dapat lebih terstruktur, tepat waktu, dan tepat sasaran.
“Dari pendataan itu nanti dapat ditentukan apakah harus diperbaiki atau dipindahkan karena berada di zona rawan bencana,” ucapnya.
Menurut Suharyanto, seluruh warga terdampak yang tidak dapat lagi menempati rumahnya karena rusak, maka pemerintah akan memberikan dukungan berupa Dana Tunggu Hunian (DTH). Dana sebesar 500 ribu rupiah per bulan ini dapat digunakan untuk membayar biaya sewa sementara sampai proses pemulihan dilakukan.
“Rumah yang rusak sedang, ringan maupun berat ini nanti apakah diperbaiki atau digeser (dipindahkan),” kata Suharyanto.
“Segera diberitahu. Kalau tidak, semakin lambat data yang masuk maka semakin lambat juga dilakukan perbaikan,” imbuhnya.
Pada kesempatan itu, Suharyanto juga menyerahkan Dana Siap Pakai (DSP) senilai 350 juta rupiah untuk mendukung seluruh penanganan darurat selama tujuh hari, sesuai jangka waktu tanggap darurat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Sejumlah logistik dan peralatan juga diberikan seperti tenda pengungsi, sembako, dan makanan lainnya untuk memenuhi kebutuhan awal.
“Dukungan awal, kami memberikan sejumlah uang sebesar 350 juta rupiah untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak selama minggu ini, termasuk untuk operasional tim yang bertugas,” tuturnya.
Selama masa tanggap darurat, tim BNPB juga akan diturunkan untuk melakukan pendampingan pembentukan posko termasuk pendataan lanjutan hingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam hal ini, Kepala BNPB meminta agar proses penanganan darurat dan rehabilitasi rehabilitasi dapat berjalan secara paralel.
“Nanti BNPB menerjunkan tim untuk posko komando, kemudian akan membantu pendampingan kaji cepat. Kami sepakat tidak menunggu sampai tujuh hari selesai namun secara paralel,” ungkapnya.
Kepala BNPB menampik kabar yang sempat beredar tentang masifnya korban jiwa akibat gempa bumi ini yang terlihat dari banyaknya pasien di halaman Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumedang. Suharyanto mengatakan, pasien-pasien itu memang dievakuasi sementara dari dalam gedung karena prosedur keselamatan. Hal itu bukan berarti pasien itu adalah korban gempa bumi.
“Itu tidak ada ya. Justru yang sakit di rumah sakit yang ada di dalam dikeluarkan. Itu prosedur. Itu sudah dilaksanakan oleh Pemkab Sumedang dengan baik,” ujarnya.
Kepala BNPB juga menjelaskan, kabar gempa bumi Sumedang menyebabkan terkendalanya lalu lintas di jalan tol Cisumdawu setelah Twin Tunnel Cisumdawu mengalami keretakan di bagian dinding adalah informasi yang tidak benar. Faktanya, jalur tol baru yang menghubungkan Cileunyi dan Kertajati masih aman untuk dilalui kendaraan.
“Lalu katanya (dampak gempabumi) mengganggu tol Cisumdawu, itu juga tidak benar”, ujarnya.
Dari dua hal fenomena tersebut, Kepala BNPB meminta masyarakat agat tidak terpengaruh oleh berita yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Sebagai antisipasi, Kepala BNPB juga meminta masyarakat untuk tetap waspada dan meningkatkan kesiapsiagaan.(Ads)
