Pakar Hukum Tata Negara Komentari Soal Pendaftaran Cawapres Gibran Bisa Dibatalkan Tergantung MK

- Editor

Jumat, 9 Februari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pasangan calon Nomor Urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Raka Buming Raka. (Foto: TL/Ist.)

Pasangan calon Nomor Urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Raka Buming Raka. (Foto: TL/Ist.)

BIPOL.CO, JAKARTA – Pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden kini menjadi polemik. Publik menyoroti soal keabsahan pencalonan anak sulung Joko Widodo ini terutama setelah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan Ketua KPU beserta 6 Komisioner KPU melanggar etik.

Bahkan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menyatakan pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden bisa dibatalkan demi hukum.

Menanggapi hal itu Pakar Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mchtar menilai soal pernyataan TKN 02 itu tergantung dari Mahkamah Konstitusi (MK), apakah mau meninjau kembali putusan gugatan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023?

“Ya tergantung, kalau MK mau meninjau kembali putusan 90 dan DKPP mau mengatakan bahwa putusan pelolosan Gibran bisa dilakukan, tergantung itu,” katanya, di Jakarta, seperti dilansir Tribunnews.com, Selasa (6/2/2024).

Namun Ia melanjutkan, hal itu tidak akan terjadi, karena MK tidak akan mau melakukan hal tersebut.

“Tapi MK nggak mau, jadi yang bisa melakukan itu MK, walaupun pasti ada perdebatan. MK yang seharusnya  bilang bahwa putusan 90 itu tidak sahih, karena diambil secara tidak etis,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya Deputi Bidang Hukum dan Advokasi Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis merespon soal Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memutuskan Ketua KPU beserta 6 Komisioner KPU melanggar etik.

Adapun putusan itu terkait penerimaan pencalonan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024.

Atas putusan melanggar etik tersebut, Todung menyebutkan bahwa pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden bisa dibatalkan demi hukum.

“Yang penting adalah dengan putusan DKPP bagaimana status paslon nomor 2 khususnya status cawapres Gibran,” kata Todung di Media Center Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Senin (5/2/2024).

Menurutnya pertanyaan legal tersebut sangat penting untuk dijawab oleh semua pihak.

“Kalau sudah ada dua putusan satu di MKMK yang menilai ketua MK dan hakim MK melanggar etika dalam melahirkan putusan MK nomor 90. Dan mereka dikenakan sanksi,” kata Todung.

“Dan sekarang ada DKPP juga memberikan sanksi kepada KPU karena menerima pendaftaran itu,” sambungnya.

Ia melanjutkan apakah dengan dua putusan tersebut yang mengatakan telah terjadi pelanggaran etika yang berat. Mengakibatkan pendaftaran capres dan cawapres Prabowo dan Gibran itu bisa batal demi hukum.

“Menurut saya dengan dua keputusan yang melanggar etik ini ada alasan yang cukup kuat untuk mengatakan. Bahwa seharusnya pendaftaran Prabowo dan Gibran itu dinyatakan dapat dibatalkan,” jelasnya.(*)

Berita Terkait

Ganjar Pranowo Dorong Hak Angket Dugaan Kecurangan Pilpres 2024 di DPR, Jokowi: Itu Hak Demokrasi
Jokowi Imbau Jangan Teriak Kecurangan Bawa ke Bawaslu dan MK, Begini Reaksi BW …
Pernyataan Menohok TPN Ganjar-Mahfud: Tidak Perlu Pemilu Kalau Pelaksanaannya Semacam Ini
Di TPS Tangsel Anies Menang, Suara Prabowo dari 86 Ditulis Jadi 866
Pj Gubernur Jabar Antri Gunakan Hak Pilih di TPS 15: Warga Jabar Pemilih yang Cerdas
Bey Machmudin Tinjau Pencoblosan ke Sejumlah TPS di Kota Bandung
Pj. Wali Kota Cimahi dan Forkopimda Monitoring Persiapan Pemilu 2024, Pj Gubernur Jabar di TPS 29 Baros
Timnas Anies-Muhaimin Sinyalir Ada Potensi Kecurangan Pemilu Melalui Penyalahgunaan Sistem IT KPU

Berita Terkait

Selasa, 20 Februari 2024 - 21:53 WIB

Ganjar Pranowo Dorong Hak Angket Dugaan Kecurangan Pilpres 2024 di DPR, Jokowi: Itu Hak Demokrasi

Sabtu, 17 Februari 2024 - 15:09 WIB

Jokowi Imbau Jangan Teriak Kecurangan Bawa ke Bawaslu dan MK, Begini Reaksi BW …

Sabtu, 17 Februari 2024 - 12:01 WIB

Pernyataan Menohok TPN Ganjar-Mahfud: Tidak Perlu Pemilu Kalau Pelaksanaannya Semacam Ini

Kamis, 15 Februari 2024 - 20:25 WIB

Di TPS Tangsel Anies Menang, Suara Prabowo dari 86 Ditulis Jadi 866

Kamis, 15 Februari 2024 - 12:02 WIB

Pj Gubernur Jabar Antri Gunakan Hak Pilih di TPS 15: Warga Jabar Pemilih yang Cerdas

Kamis, 15 Februari 2024 - 11:53 WIB

Bey Machmudin Tinjau Pencoblosan ke Sejumlah TPS di Kota Bandung

Rabu, 14 Februari 2024 - 14:09 WIB

Pj. Wali Kota Cimahi dan Forkopimda Monitoring Persiapan Pemilu 2024, Pj Gubernur Jabar di TPS 29 Baros

Rabu, 14 Februari 2024 - 08:51 WIB

Timnas Anies-Muhaimin Sinyalir Ada Potensi Kecurangan Pemilu Melalui Penyalahgunaan Sistem IT KPU

Berita Terbaru