KOTA BANDUNG, BIPOL.CO – Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jabar terhadap bank bjb di kantor BPK Jabar, Kota Bandung, Jumat (8/3/2024).
Objek yang diperiksa BPK yakni kegiatan operasional bank bjb tahun buku 2021 – 2023 semester I.
Bey mengatakan penyerahan LHP BPK
merupakan momen penting untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kinerja perbankan bank bjb.
“Dengan tujuan mendukung penuh tata kelola melalui pengukuran transparansi, akuntabilitas dan kinerja perbankan bank bjb dan hasil pemeriksaan BPK Jabar,” ujar Bey Machmudin.
Bey menjelaskan, bank bjb adalah bank dengan total aset Rp188 triliun merupakan bank terbesar ke – 13 dari 106 bank di Indonesia. “Ini memang yang terbaik untuk bank sekelas pembangunan daerah,” kata Bey.
Dengan diterimanya LHP dari BPK, Bey meminta agar laporan tersebut dijadikan basis oleh direksi dan manajemen bank bjb dalam evaluasi kepatuhan secara menyeluruh.
“Memperbaiki hal – hal yang belum sesuai dengan tata kelola dalam upaya meningkatkan kinerja bank bjb di masa depan,” ungkap Bey.
Selain itu, aksi korporasi yang dilakukan bank bjb dengan menggagas Kelompok Usaha Bank (KUB) antar sesama bank pembangunan daerah (BPD), dengan kriteria modal di bawah Rp3 triliun, Bey meminta peta dan mitigasi risiko agar senantiasa dimutakhirkan.
“Saya minta peta risiko dan mitigasi risiko agar senantiasa dimutakhirkan keseragaman sistem kepatuhan, dan juga pengelolaan risiko kredit pun agar diperhatikan,” katanya.
Bey menginstruksikan jajaran direksi bank bjb memperhatikan prinsip kehati – hatian dalam menjalankan kegiatan perbankan, selain terus meningkatkan layanan berkualitas.
“Unggul dalam memberikan pelayanan yang berkualitas bagi nasabah, memberikan solusi perbankan dan inovasi produk yang terukur karena pada saatnya akan memberikan ketahanan kepada bank bjb untuk berkompetisi,” jelas Bey.
“Saya juga perlu sampaikan, pentingnya peningkatan sinergi antara bank bjb dengan pemerintah daerah baik Pemprov Jabar maupun pemda kabupaten kota dalam bentuk dokumen perbankan kepada UMKM yang berkelanjutan dan akuntabel,” katanya.
Dengan adanya disrupsi digital, tak lupa Bey mengingatkan agar bank bjb lebih responsif dalam pengolaan risiko, tata kelola dan memiliki SDM yang siap dalam menghadapi disrupsi digital.
“Bank bjb harus lebih responsif dengan adanya disrupsi digital yang tidak bisa kita hindari lagi, itu merupakan elemen penting yang harus diperhatikan oleh bank bjb,” katanya.
Bey berharap BPK Jabar terus mendampingi bank bjb untuk menghasilkan sistem tata kelola yang baik, akuntabel, dan transparan.
“Pendampingan akan menimbulkan sistem tata kelola yang lebih baik, akuntabel, transparan, dan sehat yang pada akhirnya akan memiliki daya saing dan menumbuhkan tingkat kepercayaan dari pemegang saham dan nasabah,” tutup Bey.
