BIPOL.CO, KOTA BANDUNG – Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mendorong penggunaan teknologi blockchain diterapkan dalam tata kelola pemerintahan di 27 kabupaten dan kota.
Selain memperkuat keamanan data, penggunaan teknologi digital yang menggunakan kriptografi tersebut juga akan meningkatkan pelayanan masyarakat.
“Ini inisiasi kami untuk pemerintah kabupaten kota di Jabar agar lebih percaya lagi menggunakan teknologi blockchain untuk mendukung keterbukaan, pelayanan publik lebih baik, penyederhanaan perizinan, dan lainnya,” ujar Bey Machmudin ditemui selepas membuka Local Government Blockchain Forum dan Festival 2024 di Hotel Pullman, Kota Bandung, Rabu (6/11/2024).
Acara tersebut diinisiasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Jabar bekerja sama dengan Indonesia Blockchain Society.
Tak hanya melibatkan 27 pemda kabupaten/ kota di Jabar, acara tersebut juga dihadiri perwakilan pemerintah pusat, BUMN, BUMD, pelaku industri, dan akademisi.
Tujuannya adalah untuk mengeksplorasi manfaat dan potensi penggunaan teknologi blockchain serta mendorong implementasinya sebagai solusi teknologi, yang mampu memperkuat keamanan data dan meningkatkan transparansi dalam tata kelola pemerintahan maupun pelayanan publik.
Bey menuturkan, teknologi blockchain dapat diimplementasikan untuk semua layanan publik seperti pembayaran pajak, aplikasi Sapawarga, perizinan hingga transparansi anggaran.
“Bisa diimplementasikan untuk semua layanan karena sudah pasti aman, seperti data pensiun, transparansi anggaran, aplikasi Sapawarga, pembayaran pajak, dan lainnya,” katanya.
Penerapan teknologi blockchain di semua pemerintahan di Jabar ini sebagai bentuk adaptasi terhadap disrupsi digital terlebih Jabar merupakan provinsi yang selalu terdepan dalam inovasi digital.
“Jangan sampai ketinggalan dalam teknologi ini. Jabar harus selalu terdepan dalam inovasi digital,” ucap Bey.
Teknologi blockchain bukan hal baru di Indonesia, namun berbeda bagi sektor pemerintahan.
Untuk itu, melalui Local Government Blockchain Forum dan Festival 2024 Bey berharap para pemangku kebijakan di Jabar memahami dan segera menerapkan blockchain dalam tata kelola pemerintahan.
“Blockchain ini walaupun sudah lama, tapi buat pemerintahan masih terbilang baru. Yang penting para kepala daerah dan eselon II paham dulu logikanya seperti apa,” ujarnya.**
