Ia juga mengungkap, beberapa kejadian bencana hidrometeorologi basah di Jabar akhir-akhir ini memperlihatkan bahwa penanggulangan bencana memerlukan peran serta semua pihak sampai ke tingkat desa/kelurahan sebagai aparatur paling dekat dengan masyarakat.
Diharapkan upaya penanggulangan bencana menjadi lebih cepat, tepat, dan terpadu sehingga mampu meminimalkan dampak bencana.
Mobilisasi multipihak
Bey Machmudin menuturkan pula, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 308 Tahun 2024 tentang Klaster Penanggulangan Bencana, salah satu tugas klaster penanggulangan bencana adalah membangun kolaborasi dan mobilisasi multipihak secara strategis dan efektif di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota pada tahap pra bencana, darurat bencana, dan pasca bencana.
“Sehingga webinar ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan kita semua dalam menghadapi bencana ke depan dan meningkatkan koordinasi antar stakeholders dan masyarakat di wilayah rawan, serta dapat meminimalkan potensi dampak bencana,” imbuhnya.
Plt Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jabar Anne Heramdianne Adnan menuturkan, webinar yang dilaksanakan merupakan bagian dari tindak lanjut Rapat Tingkat Menteri yang digelar di Jakarta oleh Kementerian Koordinator PMK, serta informasi cuaca dari BMKG sehingga diperlukan kesiapsiagaan atas potensi bencana hidrometeorologi di Jawa Barat.
Peserta yang mengikuti webinar antara lain Kalak BPBD se-Jabar, Kadis Damkar se-Jabar, perangkat daerah lingkup provinsi/kabupaten/kota, stakholders klaster penanggulangan bencana mulai dari Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Satpol PP, Dinas Pertanian, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, serta Dinas Perumahan dan Permukiman.
Narasumber kegiatan ini, di antaranya Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Kepala Stasiun Klimatologi, dan Kepala Kantor SAR Bandung.(dero)
Halaman : 1 2
