BIPOL.CO, JAKARTA – Viral di media sosial soal 18 ribu orang pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum akan dirumahkan. Kabar itu viral di media sosial usai anggaran Kementerian PU dipotong 80 persen atau setara Rp81,38 triliun.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo buka suara. Ia mengatakan pegawai yang dirumahkan itu adalah pegawai kontrak. Sejauh ini belum bisa dilakukan perpanjangan kontrak lantaran anggaran.
“Habis kontrak. Next kontraknya belum. Kita belum bisa next kontrak karena kan anggarannya masih ditinjau ulang,” kata Dody saat ditemui usai rapat kerja bersama Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2), dilansir dari CNN Indonesia.
Menurutnya, Kementerian PU belum bisa memperbarui kontrak karena sebagian anggaran masih diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani. Hal itu dilakukan karena penyesuaian anggaran.
Dody mengatakan pembaruan kontrak baru bisa dilakukan setelah pemblokiran selesai. Namun, dia tak memberi tahu kapan pemblokiran akan dibuka.
“Harapannya mudah-mudahan dalam waktu secepat-cepatnya segera dibuka dan juga langsung penutupan,” ujar Dody.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Mohammad Zainal Fatah pernah membantah isu viral itu. Dia berkata Kementerian PU manut dengan arahan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal kepegawaian tak boleh disentuh dalam efisiensi anggaran.
“Sepanjang kontraknya itu ada di belanja pegawai, Bu Menteri Keuangan bilang belanja pegawai tidak boleh diganggu,” kata Zainal saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (7/2).
Sebelumnya, viral kabar 18 ribu orang pegawai Kementerian PU dirumahkan. Kabar itu tersebar di TikTok dan X. Sebuah potongan gambar memperlihatkan sekelompok orang berseragam putih berkumpul di parkiran mobil. Ada yang berpelukan sambil menangis.
“Mulai pamitan, karena lebih dari 600 orang yang dirumahkan di kantor balai kami. Bahkan kira-kira sudah 18 ribu orang yang dirumahkan di Kementerian PU yang tersebar di seluruh balai se-Indonesia,” tulis keterangan gambar viral itu.(Ads)
