BIPOL.CO, KOTA BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur jalan agar lebih nyaman dan aman bagi masyarakat. Melalui koordinasi antara DPRD Kota Bandung dan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM), berbagai langkah perbaikan dan pemeliharaan jalan terus dilakukan.
Dalam siaran kolaborasi Radio Sonata dan PR FM, Selasa, 18 Feberuari 2025, Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung, Dr. Uung Tanuwidjaja mengatakan, pengawasan terus dilakukan untuk memastikan realisasi anggaran perbaikan jalan berjalan optimal.
“Saat ini, realisasi anggaran perbaikan jalan sudah mencapai 91 persen. Kami terus berupaya memastikan sisa pekerjaan bisa segera diselesaikan agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Uung melanjutkan, salah satu tantangan utama dalam perbaikan jalan adalah status kepemilikan jalan, yang terdiri dari jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kota.
“Kami terus mendorong koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat agar perbaikan jalan yang menjadi kewenangan mereka bisa berjalan lebih cepat,” jelas Uung. Selain itu, perbaikan jalan juga dilakukan secara bertahap dengan pendekatan pemeliharaan rutin dan berkala.
Kepala Bidang Jalan dan Jembatan DSDABM Kota Bandung, Sandi Suhendar menjelaskan, pemeliharaan rutin seperti tambal sulam dilakukan setiap tahun, sedangkan pemeliharaan berkala dirancang dalam siklus tiga hingga lima tahun. “Kami ingin memastikan perbaikan yang dilakukan tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas jalan dalam jangka panjang,” tambahnya.
Selain perbaikan jalan, Pemkot Bandung juga terus mengembangkan solusi transportasi berkelanjutan untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan mobilitas warga. Perbaikan fasilitas trotoar bagi pejalan kaki serta pengaturan ulang sistem drainase menjadi bagian dari upaya ini.
Masyarakat juga diajak untuk turut serta dalam pengawasan dan pelaporan kondisi jalan melalui Aplikasi SIMKURING yang merupakan singkatan dari Sistem Informasi Manajemen Kegiatan UPT dan Monitoring.
“Wargi Bandung dapat melaporkan permasalahan infrastruktur, diantaranya terkait jalan rusak atau bolong, saluran mampet, sungai ataupun trotoar rusak lewat SIMKURING. Dengan peran aktif warga, ini sangat penting agar proses perbaikan dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran,” ujarnya.*
