BIPOL.CO, KAB. BOGOR – Jawa Barat ditargetkan memiliki 30 Sekolah Rakyat program Kementerian Sosial bagi siswa miskin ekstrem dan tinggal di pedalaman.
Sekolah Rakyat di Jabar akan dibangun secara bertahap. Nantinya, siswa dari keluarga miskin ekstrem akan belajar dan diasramakan secara gratis, karena biaya ditanggung Pemerintah Pusat.
Gubernur Dedi Mulyadi menyambut baik pendirian 30 Sekolah Rakyat di Jabar. “Saya sambut baik Sekolah Rakyat ini,” ujar Dedi Mulyadi usai Rakor dan Sosialisasi Pembentukan Sekolah Rakyat bersama Menteri Sosial RI, di kantor Pemda Kabupaten Bogor, Kamis (13/3/2025).
Menurut Gubernur, 30 Sekolah Rakyat itu mulai dari jenjang SD, SMP, SMA. Lokasinya akan dibagi secara proporsional di kabupaten dan kota. Tiap sekolah memiliki kuota 300 – 500 siswa. Sedangkan kurikulum, akan disamakan dengan ketentuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Agar sinkron dengan daerah, kata Dedi, Sekolah Rakyat bisa mengadopsi aturan lokal seperti masuk sekolah lebih pagi, yang saat ini sedang digodok Pemda Provinsi Jabar.
Aturan masuk sekolah lebih pagi bertujuan untuk mendisiplinkan siswa, dan mencegah budaya nongkrong usai jam belajar terutama oleh anak – anak SMA yang berpotensi mengarah pada kenakalan remaja seperti tawuran, dan kebut – kebutan.
Sekolah lebih pagi juga bisa memunculkan budaya baru yaitu tidur lebih awal bangun lebih pagi. “Dari budaya nongkrong sampai jam 12 malam menjadi budaya tidur jam 9 malam,” katanya.
Rakor dan diseminasi Sekolah Rakyat dipimpin langsung oleh Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf dan dihadiri oleh Bupati dan Walikota se-Jawa Barat.
Gus Ipul — sapaan Saifullah Yusuf — mengungkapkan, saat ini Kementerian sedang gencar sosialisasi dengan bupati dan wali kota. Ia meminta kepada para kepala daerah yang memiliki aset dan tanah agar diusulkan menjadi Sekolah Rakyat.
“Kita akan periksa mana yang memenuhi kriteria, insyaallah kalau memungkinkan akan dibangun tahun ini,” katanya.
Gus Ipul mengatakan, sasaran Sekolah Rakyat diutamakan yang berasal dari keluarga miskin dan berdomisili di dekat Sekolah Rakyat. Indikator miskinnya akan ditentukan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Warga miskin yang desil satu di sekitar situ dulu,” sebutnya.
Sekolah Rakyat akan memiliki konsep asrama. Sehingga, bila anaknya masih SD, maka orang tuanya bisa menengoknya sewaktu-waktu.
“Pemerintah memastikan sekolah ini gratis. Mulai dari asrama, baju, peralatan sekolah, dan keperluan lainnya akan ditanggung negara,” ujar Gus Ipul.**
