BIPOL.CO, BANDUNG – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyampaikan rencana program kedepan DPR RI, khususnya Komisi II untuk daerah. Salah satu program yang akan dilakukan yaitu masalah ASN (Aparatur Sipil Negara) dan soal controling transfer keuangan daerah.
“Apa yang harus dilakukan kedepan tentu saya mewakili pimpinan Komisi II DPR berpikir bahwa ada yang perlu kita sikapi bersama yaitu masalah ASN dan soal transfer keuangan daerah,” kata Anggota DPR dari Fraksi Demokrat ini kepada wartawan usai shalat Jumat di Masjid Ak Fath Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (10/1/2025).
Dede Yusuf bersama ombudsman berada di Kabupaten Bandung untuk melakukan kunjungan kerja dan sempat melakukan peninjauan ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bandung di Jalan Al Fath, Soreang.
Menurut Dede Yusuf, transfer keuangan daerah seperti DAU (dana alokasi umum) dan DAK (dana alokasi khusus) itu harus membutuhkan pemantauan.
“Dan kita juga nanti ada warning, artinya banyak transfer keuangan ke daerah, ada DAU dan DAK tetapi tidak ada fungsi controlling, sehingga apabila tidak berhasil tidak ada reward dan apabila tidak berhasil juga tidak dapat punishmant, itu mungkin yang kita akan lakukan,” katanya.
“InsyaAlloh Kabupaten Bandung sejauh saya memantau seluruh Indonesia, termasuk salah satu yang bagus,” sambung Dede Yusuf
“Tadi bersama Bupati Bandung, pimpinan dewan dan ombudsman meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bandung. Kemudian usai shalat jumat bersama bupati membagikan santunan ke anak yatim dan tentunya kita mengharapkan di bulan Rajab ini mendapat keberkahan,” ucapnya.
Dari hasil perbincangan tadi, kata Dede Yusuf, baru saja membuat sebuah pemikiran agar ombudsman–yang berfungsi sebagai pengawasan pelayanan publik–bisa bekerja sama dengan DPRD, karena selama ini ombudsman baru bekerjasama dengan pemerintah daerah, “Berikutnya dengan DPRD sehingga kedepannya jadi benchmark sekala nasional,” imbuhnya.
Berbicara program kedepan, sambung Dede, Kabupaten Bandung dari skala 1 sampai 10 sudah posisi 9. Artinya dari berbagai peningkatan seperti APBD atau PAD sudah mulai meningkat.
“Bahkan meningkatnya cukup. Dari ombudshman tadi menyatakan bahwa untuk Kabupaten Bandung bahwa mall pelayanan publiknya pada posisi 95%, artinya sudah sangat tinggi,” paparnya. (Ads)
