BIPOL.CO, JAKARTA – Pemerintah hari ini, Senin (6/1/2025), mulai meluncurkan program makan bergizi gratis (MBG). Diharapkan program ini dapat menjadi langkah nyata dalam mencegah stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Peluncuran program ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia.
Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana Nasional (Wamendukbangga), Isyana Bagoes Oka, bersama Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof Atip Latipulhayat, meninjau kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)/dapur MBG dan memantau pembagian makanan di SDN Bojong Koneng 03, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (6/1/2025).
Isyana menegaskan, program ini penting sebagai upaya mendukung visi Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan sumber daya manusia unggul.
“Meningkatkan kualitas sumber daya manusia memerlukan waktu yang panjang. Untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, kita harus mulai sekarang. Jika tidak, cita-cita itu akan sulit tercapai,” ucap Isyana, dikutip dari RM.id.
Distribusi MBG telah dimulai dengan 190 titik layanan di 26 provinsi seluruh Indonesia. Jumlah ini akan terus bertambah setiap hari secara bertahap hingga 937 titik di akhir Januari 2025, setidaknya akan menjangkau 3 juta penerima manfaat.
Target hingga akhir 2025, diharapkan jumlah penerima manfaat mencapai hingga 15 juta sasaran. Pada 2029, program ini ditargetkan mencakup 82,9 juta penerima manfaat.
Dalam pelaksanaannya, Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan, standar kebersihan dan kualitas makanan dipertahankan dari dapur hingga ke tangan penerima manfaat. Makanan dikemas dalam stainless steel food grade yang aman dan higienis.
Selain menyasar anak-anak sekolah, program ini juga dirancang untuk membantu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Tujuan utamanya adalah menciptakan generasi sehat dan berkualitas yang siap mengikuti pendidikan formal dengan dukungan gizi yang memadai.
“Stunting dapat dicegah selama 1.000 hari pertama kehidupan, mulai dari kehamilan, ibu menyusui, hingga anak usia dua tahun. Setelah usia dua tahun, pencegahan stunting menjadi lebih sulit. Maka, sesuai dengan visi Presiden mengenai pembangunan sumber daya manusia yang unggul, pencegahan stunting menjadi prioritas utama,” ujar Isyana.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof Atip Latipulhayat, menyatakan bahwa penyediaan makanan bergizi merupakan bagian integral dari upaya menciptakan pendidikan berkualitas di Indonesia.
“Salah satu tujuan dari program Makan Bergizi Gratis adalah menghasilkan pendidikan yang berkualitas melalui penyediaan makanan bergizi. Hal ini juga bertujuan agar generasi mendatang dapat memenuhi kebutuhan gizi harian mereka sesuai dengan angka kecukupan gizi yang telah ditetapkan,” jelas Prof Atip.
Dia lalu menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap program ini untuk memastikan hasil jangka panjang yang berdampak pada kemajuan generasi penerus bangsa.
Wujudkan Indonesia Emas
Program MBG merupakan langkah strategis untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Presiden Prabowo mengalokasi dana yang memadai untuk program ini.
Program ini juga melibatkan berbagai kementerian, termasuk Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana Nasional/BKKBN, untuk menjangkau kelompok sasaran yang membutuhkan, seperti anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak-anak di bawah dua tahun.
Pada tahap awal, program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu, akan dilaksanakan di 26 dari 38 provinsi di Indonesia, dengan target 3 jutaan penerima manfaat.
Sasarannya adalah pelajar dari jenjang PAUD hingga SMA, serta kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.
Dapur-dapur ini tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta.
Selain itu, Dapur MBG juga tersedia di Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.
Sebelumnya Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menyebut, program MBG sebagai tonggak bersejarah. Karena untuk pertama kalinya, Indonesia menggelar program pemenuhan gizi berskala nasional.
“Kita patut bersyukur, tanpa menunggu 100 hari masa kerja, tepat pada hari ke-78 Presiden Prabowo menjabat, program MBG resmi dimulai,” ujar Hasan, dalam keterangannya, Minggu (5/1/2024), dilansir dari RM.id.
Hasan menjelaskan, berdasarkan data dari Badan Gizi Nasional (BGN), sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG telah siap beroperasi.
Hasan menjelaskan, setiap Dapur MBG dikelola oleh Kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh BGN. Kepala SPPG tersebut bekerja sama dengan ahli gizi dan akuntan untuk memastikan kualitas gizi terjaga dan distribusi makanan berjalan lancar.
Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan dan pengelolaan gizi. Tak hanya itu, SPPG juga mengatur pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat.
“BGN berkomitmen untuk meminimalkan limbah. Bahkan, untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang,” kata Hasan yang juga ditunjuk sebagai Jubir Program Makan Bergizi Gratis.
Hasan mengungkapkan, demi kelancaran program MBG, pemerintah tetap bekerja selama momen Tahun Baru 2025, termasuk di akhir pekan. Tujuannya, untuk memastikan persiapan berjalan optimal.
Ia juga menambahkan, peluncuran program ini bertepatan dengan dimulainya kegiatan belajar mengajar di sebagian besar sekolah pada pekan ini. “Pada tahap awal, 190 Dapur MBG mulai beroperasi hari ini, dan jumlah tersebut akan terus bertambah setiap harinya,” ujar Hasan.
Dalam keterangannya, Hasan menyampaikan, pemerintah menargetkan 937 Dapur MBG beroperasi penuh pada akhir Januari 2025. Pencapaian ini akan dilakukan secara bertahap, menyesuaikan dengan kesiapan masing-masing daerah.
Hasan juga mengungkapkan, 140 UMKM terlibat dalam rantai pasok program MBG, dan jumlah tersebut diproyeksikan terus bertambah. Ribuan UMKM, koperasi, serta BUMDes lainnya telah mendaftar dan tengah menjalani proses evaluasi. Ia menegaskan, proses pendaftaran mitra kerja ini sepenuhnya gratis, tanpa pungutan biaya.
Menurut dia, geliat perekonomian lokal secara signifikan bergerak ke arah lebih baik, sebab program MBG melibatkan para petani, peternak, dan UMKM setempat. “Diharapkan seluruh pihak yang terlibat bisa mendapatkan manfaat yang positif dari program ini,” paparnya.
Di tempat terpisah, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti menyatakan, akan memantau langsung peluncuran perdana program MBG di Semarang, Jawa Tengah. Ia menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis di dua sekolah yang berada di Kota Semarang, guna memastikan kelancaran serta efektivitas program tersebut.
“Dua sekolah yang akan kami pantau, yakni di satu sekolah tingkat SMP dan SMA,” kata Abdul Mu’ti, di Kabupaten Kudus, Minggu (5/1/2024).
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq menyampaikan hal senada. Fajar mengatakan, pelaksana dan penanggung jawab program ini adalah BGN.
“Namun, kami dari Kementerian Pendidikan Dasar itu sifatnya memfasilitasi, karena memang tempatnya itu di sekolah. Kami menyiapkan data dan menentukan sekolah mana program ini berjalan,” kata Fajar.
Baca juga : Tim Merah Putih Siap Unjuk Gigi
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan, program MBG akan meningkatkan perekonomian di desa. Termasuk para pelaku UMKM dan koperasi. “Program ini akan melibatkan peran desa, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),” kata Budi Arie, usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor pada Jumat, (3/1/2025).
Kata Budi Arie, beragam jenis koperasi akan terlibat. Termasuk koperasi telur, sayur, susu, ikan, dan lainnya. Masing-masing koperasi akan menyuplai bahan makanan yang diperlukan.
Senada disampaikan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto. Kata dia, ekonomi di pedesaan akan berputar karena sebanyak 20 persen anggaran dari dana desa akan dialokasikan untuk program MBG pada 2025.
Yandri mengatakan, BUMDes akan menjadi salah satu pemasok bahan baku program MBG. Nantinya, setiap desa akan memasok bahan-bahan tertentu.
“Ada desa padi, ada desa jagung, ada desa ikan nila, ada desa melon dan lain sebagainya. Jadi kita akan menyukseskan makan bergizi gratis. Tidak perlu impor,” pungkasnya.(Ads)
