BANDUNG, bipol.co – UIN SGD Bandung bekerja sama dengan Kompak (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejehteraan), sebuah Lembaga kemitraan Pemerintah Australia Indonesia, menggelar program Universitas Membangun Desa melalui Kuliah Kerja Nyata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (KKN Sisdamas) Tematik Legal Identity (identitas hukum) di Kabupaten Bandung pada 31 Juli-31 Agustus 2019.
Dr. H. Ramdani Wahyu Sururie, M.Ag., M.Si., menjelaskan Program KKN Sisdamas Tematik Identitas Hukum yang dilaksanakan oleh Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini berlangsung di Kecamatan Pasir Jambu dan Ciwidey Kabupaten Bandung dengan menerjunkan 60 mahasiswa yang berasal dari Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN SGD Bandung.
Sebelum diberangkatkan ke lokasi, 60 mahasiswa FSH UIN SGD Bandung mendapatkan Pembekalan KKN Sisdamas Tematik Identitas Hukum, Universitas Membangun Desa (UMD) tentang urgensi identitas hukum di Aula Lecture Hall, Kampus I, Jalan AH Nasution No 105 Cipadung Cibiru Kota Bandung, Kamis (11/7/2019).
Acara pembekalan ini diberikan oleh Kepala Seksi Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Perguruan Tinggi Islam (Diktis), Muhammad Aziz Hakim, MH., Ketua Pengadilan Agama Soreang (H. A. Nafi Muzakki, S.Ag, MH), Kasi Bimas Islam Kemenag Kab. Bandung (Drs Undang Suryana, M.Si), Kabid pada Disdukcapil Kabupaten Bandung (H, Iwan Ridwan, M.Si), Tim dari KOMPAK, PUSKKAPPA dan IPPMI, Kepala Desa yang dihadiri Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, (Dr. Munir, MA)
Menurut Dr. H. Ramdani, tujuan KKN ini ialah agar para mahasiswa bersama masyarakat bisa mendorong terbitnya sejumlah dokumen hukum berupa Akta Nikah, Akta Lahir, KTP, Kartu Keluarga, Akta Wakaf dan lain-lain.
“Selama mereka melaksanakan KKN selama 1 bulan pada Agustus nanti, para mahasiwa peserta KKN akan mendorong masyarakat tanpa identitas hukum memperoleh identitas hukum tersebut,” tegasnya, Jumat (12/07/2019).
Bagi Muhammad Aziz Hakim, dokumen identitas hukum ini sangat penting bagi masyarakat untuk memperoleh akses terhadap kesehatan, pendidikan, dan bantuan dari pemerintah.
“Masyarakat yang tanpa identitas hukum akan sulilt mengakses tiga bidang tadi,” paparnya.
Ketika ditanya tentang target dokumen identitas hukum yang bisa dicapai dalam kegiatan KKN Sisdamas Tematik ini, Dr. H. Ramdani menjelaskan bergantung kesiapan mahasiswa dan kesediaan masyarakat memperoleh dokumen identitas hukum ini. Bisa jumlahnya ratusan, bahkan bisa lebih.
Dr. Munir berharap agar KKN Sisdamas Tematik idenitas hukum ini mampu membantu melayani masyarakat di Kabupaten Bandung, khususnya dalam memperoleh dokumen identitas hukum.
Citra Aulia, Innovation Manager dari Kompak menuturkan apabila KKN ini sukses, maka akan dijadikan replikasi bagi univeristas di Indonesia untuk membagun desa melalui kegiatan KKN tematik identitas hukum.**
Editor: Hariyawan
