JAKARTA, bipol.co – Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Evi Novida Ginting Manik, menyebutkan dari 260 perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi (MK), lebih dari 90 persen telah ditolak dan tidak diterima oleh Mahkamah.
“Dalam penyelenggaraan pemilu 2019 kali ini hampir sebagian besar atau lebih dari 90 persen perkara sengketa hasil Pileg 2019 ditolak dan tidak diterima Mahkamah,” ujar Evi di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Jumat.
Hal itu dikatakan Evi usai pembacaan putusan perkara sengketa hasil Pileg 2019 termin pertama pada hari ke empat, oleh sembilan Majelis Hakim Konstitusi.
Hingga pembacaan putusan pada termin pertama di hari ke empat selesai dibacakan, dari 225 perkara yang sudah diputus, tercatat ada 10 perkara yang dikabulkan sebagian oleh Mahkamah, dengan putusan menetapkan perolehan suara yang benar untuk lima perkara, dan sisanya adalah perintah penghitungan surat suara ulang.
“Di dalam persidangan kami bisa membuktikan kami menyelenggarakan pemilu dengan penuh tanggung jawab dan responsif untuk melakukan perbaikan, koreksi, dan kemudian keberatan ditanggapi dengan baik,” ujar Evi.
Evi juga mengatakan hampir seluruh rekomendasi Bawaslu, Panwascam, serta Panwas TPS juga telah dilaksanakan dan dibuktikan dalam persidangan.
“Dari rekomendasi tersebut, sudah ada koreksi, ada pembetulan putusan KPPS hingga kabupaten, kota, dan provinsi. Jadi ini merupakan indikator yang menunjukkan kerja teman penyelenggara pemilu sudah maksimal, penuh tanggung jawab, dan menjaga integritas,” ujar Evi.
Lebih lanjut Evi menyebutkan minimnya perkara yang dikabulkan oleh Mahkamah juga dapat dijadikan pengakuan bahwa proses penyelenggaraan pemilu sudah berjalan secara baik dan benar. (ant)
Editor: Hariyawan
