Langkah Tegas Presiden Dinanti untuk Menyikapi Polemik UU KPK

- Editor

Sabtu, 28 September 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Bidang Kajian Kebijakan Publik Generasi Optimis (GO) Indonesia, Bayu Winarko. (ant)

Ketua Bidang Kajian Kebijakan Publik Generasi Optimis (GO) Indonesia, Bayu Winarko. (ant)

JAKARTA.bipol.co- Presiden Joko Widodo diharapkan mengambil langkah tegas dalam menyikapi polemik yang muncul terkait revisi UU KPK, termasuk kemungkinan dan usulan untuk menerbitkan perppu terhadap revisi UU KPK.
Ketua Bidang Kajian Kebijakan Publik Generasi Optimis (GO) Indonesia, Bayu Winarko, di Jakarta, Jumat (27/9/2019), mengatakan pihaknya sangat mendukung langkah yang diambil Presiden jika akan menerbitkan Perppu UU KPK.

“Dan diharapkan jika nanti diterbitkan perppu aspirasi masyarakat Indonesia tersalurkan demi pemberatasan korupsi dan perekonomian Indonesia ke depan. Lebih jauh lagi gelombang demontrasi yang rawan ditumpangi kelompok tertentu dan telah memakan korban segera berakhir,” tuturnya.

Pihaknya juga menyatakan berbelasungkawa atas jatuhnya korban dari mahasiswa yang sedang melakukan demonstrasi menyalurkan aspirasinya.

Menurut dia, ketegasan Presiden dalam bersikap akan berdampak pada tiga hal yakni gejolak politik yang memanas akan sedikit mereda dan menaikkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Jokowi ke depan.

Kedua, imbauan dari Menkopolhukan Wiranto, agar semua hal terkait aspirasi masyarakat diselesaikan secara dialektika untuk menghidari konflik horizontal bisa diwujudkan.

Ketiga, citra Pemerintahan Jokowi kepada pemihakan pemberantasan korupsi dan hak asasi manusia akan meningkat.

Pada saat yang sama Sekretaris Jenderal (Sekjen) GO Indonesia Tigor Mulo Horas Sinaga, menambahkan, memang tidak ada yang sempurna dengan tatanan hukum dan perundang-undangan yang ada saat ini.

“Tetapi pelibatan yang intensif semua elemen masyarakat seperti LSM, Akademisi, KPK, Pers, dan lembaga terkait lainnya akan membuat smooth landing-nya UU yang telah disahkan dan terlihat jauh dari hidden agenda”.

Pihaknya mendukung langkah Presiden Jokowi untuk mengambil langkah tegas, termasuk jika diperlukan segera menerbitkan Perppu UU KPK. (ant)

Editor   Deden .GP

Berita Terkait

Bawaslu Cimahi Imbau KPU Kota Cimahi Terkait Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pilkada 2024
Versi Hitung Cepat LSI Denny JA, 4 Faktor Herdiat-Yana Menang 89,14% Lawan Kotak Kosong di Pilbup Ciamis 
Rampung 100 Persen, Indikator Sebut Hasil Quick Count Menangkan Dadang-Ali Pemenang Pilbup Bandung
Hasil Quick Count LSI Instrat Ngatiyana-Adhitia Yudisthira Unggul
Berpotensi Dibawa ke MK, Hitung Cepat di Pilkada Kota Bekasi Tergolong Langka, Selisihnya Super Tipis
Hasil Quick Count LSI Denny JA, Dadang Supriatna-Ali Syakieb Unggul Telak atas Sahrul-Gun Gun
Rieke Suryaningsih Resmi Jabat Wakil Ketua III DPRD Kota Bandung
Bawaslu Kota Cimahi Terbitkan Surat Imbauan Masa Tenang Pilkada 2024

Berita Terkait

Sabtu, 30 November 2024 - 14:07 WIB

Bawaslu Cimahi Imbau KPU Kota Cimahi Terkait Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pilkada 2024

Jumat, 29 November 2024 - 17:40 WIB

Versi Hitung Cepat LSI Denny JA, 4 Faktor Herdiat-Yana Menang 89,14% Lawan Kotak Kosong di Pilbup Ciamis 

Jumat, 29 November 2024 - 14:48 WIB

Rampung 100 Persen, Indikator Sebut Hasil Quick Count Menangkan Dadang-Ali Pemenang Pilbup Bandung

Kamis, 28 November 2024 - 17:36 WIB

Hasil Quick Count LSI Instrat Ngatiyana-Adhitia Yudisthira Unggul

Kamis, 28 November 2024 - 10:04 WIB

Berpotensi Dibawa ke MK, Hitung Cepat di Pilkada Kota Bekasi Tergolong Langka, Selisihnya Super Tipis

Berita Terbaru

BAZNas Sumedang bekerjasama dengan BAZNas RI berhasil membangun kembali rumah milik Adun (73) tidak layak huni di Dusun Tarogong, RT 008 RW 003, Cijeungjing l, Kecamatan Jatigede. Foto: Humas Sumedang.

NEWS

BAZNas Perbaiki Rumah Adun yang tidak Layak Huni

Senin, 2 Des 2024 - 16:08 WIB