Menurut dia, pengalihan fokus kebijakan pada penanganan bencana membuat kini seluruh kebijakan pemerintah hanya memiliki tujuan tunggal, yaitu mencegah terjadi eskalasi pandemi secepatnya.
“Mencegah eskalasi pandemi secara efektif akan mencegah krisis sosial dan ekonomi, sehingga biaya pemulihan ekonomi akan menurun drastis,” kata Askar berdasarkan pernyataan yang diterima, di Jakarta, Senin (13/4).
Askar mengungkap bahwa respons nilai tukar rupiah dalam satu pekan ke belakang terlihat mengalami tren penguatan setelah diumumkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk DKI Jakarta oleh Kementerian Kesehatan pada Selasa, 7 April 2020 lalu.
Hal itu berkebalikan dengan tren pelemahan yang terjadi pada pekan-pekan sebelumnya.
Askar mencatat, pelaku pasar mulai menunjukkan ketidakpercayaan pada Pemerintah sejak Februari 2020 ketika kukuh mengklaim Indonesia bebas COVID-19.
Hipotesisnya adalah ketika kebijakan pemerintah merespons pandemi tidak cepat dan tegas, maka akan dibaca pelaku pasar sebagai ketidakmampuan pemerintah mengatasi pandemi.
“Gubernur Bank Indonesia sendiri telah mengungkapkan bahwa menerapkan PSBB di DKI Jakarta efektif meningkatkan kepercayaan pasar. Hal itu menunjukkan semakin tegasnya strategi pemerintah, dari lunak menjadi moderat, berdampak baik pada kepercayaan pasar,” kata Askar.
Dampak dari berubahnya strategi itu terlihat dari berubahnya anggaran. Perubahan strategi akan mengubah pemberian bobot anggaran pemerintah. Pemerintah akan memberi bobot lebih besar pada intervensi kesehatan dan pencegahan penyebaran virus. (net)
