“Bahkan, tidak menutup kemungkinan dalam konteks new normal ke depan perlu dilakukan kerja sama yang baik antara Provinsi Fujian dan provinsi di Indonesia,” kata Martin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (29/5).
Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI ini juga mengemukakan hal itu dalam diskusi DPP Partai NasDem Bidang Hubungan Internasional bersama pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) secara virtual bertajuk “Tukar Pengalaman Melawan Pandemi COVID-19 antara Indonesia dan RRT”, Kamis (28/5).
Selain itu, menurut Ketua DPP Partai NasDem Bidang Hubungan Internasional itu, sebagai upaya kerja sama mengingatkan konteks historis antara dua daratan besar di Asia.
“Berbagai peristiwa zaman mulai dari masa-masa kejayaan hingga masa-masa sulit seperti sekarang ini telah dilalui oleh kedua bangsa. Para leluhur bangsa Indonesia dan bangsa RRT juga telah terbiasa menghadapi segala tantangan zaman secara bersama-sama,” ujarnya.
Menurut dia, kuatnya hubungan ekonomi kedua negara ini, terlihat dari besarnya investasi Tiongkok di Indonesia yang menempati peringkat dua teratas.
Dalam diskusi tersebut, Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan Rachmat Gobel mengatakan bahwa posisi investasi RRT pada tahun 2019 sebesar Rp70,5 triliun menempatkan negara tersebut di posisi kedua setelah Singapura dengan investasi sebesar Rp97,5 triliun, atau di atas Jepang yang mencapai Rp64,5 triliun.
Oleh karena itu, kemitraan yang terjalin begitu mesra sejak beberapa tahun terakhir ini harus makin ditingkatkan. Apalagi, dalam situasi saat ini, khususnya pada masa pandemi COVID, Indonesia sangat membutuhkan masuknya investasi asing, baik dari mitra barunya maupun negara mitra lama seperti Tiongkok.
Dalam catatan Fauzi, APBN Indonesia saat ini bisa mengalami defisit Rp1.028,5 triliun atau 6,72 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
“Taksiran pendapatan negara tahun ini pun hanya akan mencapai Rp1.691,6 triliun, turun 13,6 persen dibandingkan realisasi pada tahun 2019 sebesar Rp1.957,2 triliun. Angka ini juga lebih rendah Rp69,3 triliun dari target Perpres 54 Tahun 2020 yang sebesar Rp1.760,9 triliun,” ujarnya.
Konsulat Departemen Perdagangan Pemerintah Provinsi Fujian Wu Fei dalam diskusi tersebut menjelaskan bahwa pada bulan April Provinsi Fujian tercatat mencapai tingkat pemulihan 100 persen di bidang perdagangan luar negeri, dan 100 persen untuk perusahaan PMA.
Ia mengatakan bahwa hypermarket dan supermarket, toko, dan pasar grosir pertanian telah normal 100 persen dan tingkat pembukaan pasar mencapai 99 persen normal.
“Pengalaman kami menunjukkan bahwa tim koordinasi dilakukan melalui kepemimpinan pemerintah provinsi,” katanya.
Wu Fei menjelaskan bahwa di Provinsi Fujian ada 24 unit anggota dan sembilan kota serta satu kabupaten membentuk mekanisme kepemimpinan terkoordinasi dengan kerja sama horizontal yang erat dan hubungan antara provinsi dan kota.
Gugus tugas tersebut, kata dia, melakukan rapat berkala setiap pekan untuk melakukan review permasalahan yang dihadapi setiap pekannya.
Hasil dari rapat tersebut dibuatkan laporan dengan sistem informasi yang cepat. Apabila ada kesulitan yang dihadapi di luar lingkup provinsi, diserahkan ke tingkat pusat.
“Hal yang tak kalah penting, kami meningkatkan kolaborasi antardepartemen. Kami memperkuat kerja sama strategis dengan kantor perpajakan, bea cukai, dan departemen yang lain untuk mengeksplorasi bentuk-bentuk baru pengawasan perdagangan luar negeri dan inovasi layanan,” katanya.
Wu Fei menyambut gembira peluang kerja sama ekonomi antara Provinsi Fujian dan provinsi potensial di Indonesia.
Menurut dia, kebijakan pelonggaran ekonomi yang dilakukan masing-masing negara saat ini berpeluang untuk membentuk pola-pola baru dalam kerja sama. (net)
