KAB. BANDUNG, bipol.co – DPRD Jawa Barat mendukung terlaksananya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA, SMK, dan SLB tahun 2020 yang berkeadilan. DPRD Jabar pun menyerahkan sepenuhnya wewenang PPDB terhadap satuan pendidikan, alih-alih memberi tekanan.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi V DPRD Jabar, Dadang Kurniawan, dalam acara “Hearing Dialog” yang digelar di SMAN 1 Margahayu, Jalan Raya Kopo No. 387, Kabupaten Bandung, Jumat (26/6/2020).
“Tidak ada yang namanya surat rekomendasi, karena itu akan membingungkan dan menyulitkan kepala sekolah. Kepala sekolah harus diberi kebebasan (sesuai wewenangnya), dengan tetap kita kontrol dan didengar apa yang menjadi keluhan-keluhannya,” tutur Dadang.
Dadang kembali menegaskan, tidak boleh ada pihak mana pun yang memberi tekanan kepada sekolah, sehingga mempersulit kinerja sekolah dalam melaksanakan PPDB.
“Mari kita melihat secara jernih. Jangan ada main-main. Biarkan PPDB di sekolah berjalan sesuai aturan,” tegasnya.
Lebih jauh, Dadang mendorong kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar melalui satuan pendidikan untuk terus berinovasi, khususnya memberi pemahaman seputar PPDB kepada calon peserta didik dan orang tua.
“Sekolah harus punya kreativitas yang lebih untuk menjelaskan terhadap orang tua dan calon peserta didik yang mengikuti PPDB,” imbaunya.
Sementara itu, Kadisdik Jabar, Dedi Supandi, menuturkan, ada tiga poin penting dari Hearing Dialog antara Komisi V DPRD Jabar dan pelaksana pendidikan.
“Pertama seputar PPDB, SPP gratis, dan sarana (sekolah),” ujarnya.
Pada poin pertama, Kadisdik menjelaskan, ada 12,6% kuota dari PPDB tahap pertama yang dilimpahkan untuk PPDB tahap ke dua ini, sehingga peluang diterimanya calon peserta didik lebih besar. Tidak terkecuali bagi calon peserta didik yang tidak lolos di tahap pertama, tetap bisa mengikuti PPDB tahap ke dua, dengan tetap memperhatikan jalur dan petunjuk teknisnya.
Sedangkan mengenai sistem, tambah Kadisdik, pihaknya telah mempersiapkan server dengan maksimal. Sempat ada permasalahan server down di hari pertama PPDB tahap pertama, itu disebabkan banyaknya masyarakat yang mengakses secara bersamaan, yakni hampir 3,8 juta pengakses.
“Tapi, ini semua menjadi bahan evaluasi untuk PPDB yang akan datang karena ada banyak masukkan juga,” ujarnya.
Dalam Hearing Dialog ini hadir anggota Komisi V DPRD Jabar dan Kadisdik Jabar, Dedi Supandi sebagai narasumber. Acara tersebut dihadiri pula berbagai pelaksana pendidikan di Kabupaten Bandung. Mulai dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah (Kacadisdikwil) VIII, Otin Martini, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA dan SMK Kabupaten Bandung, pengawas di lingkungan Kacadisdikwil VIII, perwakilan kepala SMP di Kabupaten Bandung, seluruh guru dan tenaga pendidik SMAN 1 Margahayu serta orang tua siswa.*
Editor: Hariyawan
