“Pemerintah akan menyediakan dana sekitar Rp22 triliun lebih supaya itu (teknologi, red.) nanti sampai pelosok, dan itu bisa digunakan untuk layanan pemerintahan, birokrasi, sosial, dan lain-lain, terutama juga untuk pendidikan,” kata Ma’ruf Amin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (7/7).
Pengembangan teknologi digital, lanjut Ma’ruf, menjadi salah satu prioritas pembangunan pemerintah untuk menunjang perbaikan pelayanan publik, terutama pendidikan.
Selain itu, dengan menguasai dan memanfaatkan teknologi dalam dunia pendidikan, maka dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan global.
“Jadi, memang pendidikan (digital) harus dimulai untuk melahirkan tenaga kerja yang siap. Ke depan, salah satu upaya dalam reformasi birokrasi adalah layanan digital, birokrasi digital, pemimpin digital, pokoknya semuanya serba digital,” katanya.
Sistem pendidikan berbasis digital diharapkan mampu mewujudkan pemerataan pendidikan di seluruh daerah serta dapat menghilangkan kesenjangan perbedaan tingkat pendidikan di masyarakat.