KENDARI.bipol.co – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan dengan menaikkan isu penanganan COVID-19 pada ajang kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 maka dapat mengantisipasi isu-isu yang berpotensi memicu konflik, seperti kesukuan, agama, ras dan lainnya.
“Kita tahu kadang-kadang terjadi konflik. Sekarang saya cuma sarankan satu, kita naikkan isu. Isu sentralnya adalah peran kepala daerah dalam penanganan COVID-19 dan dampak sosial ekonominya,” kata Tito Karnavian saat Rapat Persiapan Pilkada serentak 2020 dan pengarahan kepada Gugus Tugas COVID-19 di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kamis (9/7).
Tito Karnavian juga menyampaikan bahwa gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah juga mempunyai tugas untuk meredam potensi konflik bersama dengan jajarannya, termasuk TNI-Polri dan kepala daerah masing-masing yang akan menggelar pilkada.
“Naikkan itu menjadi isu sentral. Naikkan oleh ,(pemerintah) provinsi, naikkan oleh jajaran TNI-Polri, jajaran BIN, jajaran tokoh-tokoh masyarakat, jajaran media semua naikkan civil society isinya adalah penanganan COVID-19. Ini akan menjadi kontestasi yang sehat adu gagasan,” ungkap Tito Karnavian.
Selain itu, menurut Tito Karnavian, dengan adanya isu penanganan COVID-19 saat Pilkada serentak juga dapat mengefektifkan penangan pandemi tersebut, khususnya di daerah yang menyelenggarakan pilkada.
“Makanya (isu penanganan COVID-19) ini menjadi senjata bagi gubernur juga kesempatan bagi pak gubernur untuk supaya mengefektifkan teman-teman yang bertanding (kontestasi Pilkada) ini serius menangani COVID-19 dan dampak sosial ekonominya,” ungkapnya.
Selain itu, menurut dia, isu penanganan COVID-19 sangat tepat digunakan bagi para calon kepala daerah untuk menarik perhatian masyarakat, salah satunya bukan hanya membagikan kaos kepada masyarakat bisa diberikan masker berloga atau bertuliskan nomor urut ataupun nama calon.
“Jadi 7 daerah ini kami harapkan bisa berkontestasi isu utamanya adalah masalah penanganan COVID-19. Jadi silakan adu cerdas berbuat maksimal. Kontestan (Cakada) silakan adu gagasan, yang petahana silakan berbuat karena masyarakat yang menilai,” ungkapnya.
Dia berharap dengan dinaikkannya isu penanganan COVID-19 pada kontestasi pilkada, dapat merangsang daerah-daerah lainnya yang tidak menggelar pilkada untuk bergerak meniru para kepala daerah yang berkontestasi. (net)
