BANDUNG, bipol.co – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyebut pernyataan Amien Rais berbahaya karena berupaya mendelegitimasi penyelenggara pemilhan umum (Pemilu), Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Bapak Amien Rais melakukan upaya yang menurut saya sangat berbahaya disampaikan,” kata Hasto saat konsolidasi internal PDI Perjuangan di Lampung Tengah, Jumat (1/3/2019) malam.
Hasto mengatakan itu menyikapi pernyataan Amien Rais dalam aksi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Jumat (1/3) bahwa ada gejala kecurangan luar biasa sejak enam bulan lalu.
Menurut dia, sejak dulu PDI Perjuangan konsisten agar Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu diperbaiki dan penyelenggara Pemilu tetap netral. “Bagaimana agar alat-alat negara tidak boleh digunakan,” tegas Hasto.
Hal itu lantaran PDI Perjuangan memilki pengalaman buruk di masa lalu, terutama pada Pemilu 2004 dan 2009. Hasto pun membantah terjadi kecurangan pada Pemilu 2019 karena pihaknya agar penyelengara pemilu juga tidak berpihak. “Karena itulah justru ketika kita berada dalam kekuasaan pemerintahan kita tidak ingin menggunakan kekuasaan dengan cara-cara yang tidak benar,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan Amien Rais boleh saja melakukan kritik namun seharusnya tidak diikuti dengan cara-cara yang dapat mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum.
Pernyataan Amien Rais dalam aksi Forum Umat Islam (FUI) di depan KPU, Jumat (1/3/2018) tentang gejala kecurangan KPU merupakan suatu hal yang wajar dalam konteks mengingatkan KPU untuk bekerja professional, adil, dan berintegritas. “Tetapi, pada saat yang bersamaan Amien Rais juga menebar ranjau yang ditujukan untuk membenarkan tindakan-tindakan ‘perlawanan’ atas produk kerja KPU manakala menurut pandangannya KPU melakukan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan massif,” katanya dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan, FUI dan Amien Rais adalah organisasi dan individu politik yang pada Pemilu 2019 berafiliasi dengan Prabowo-Sandi. Oleh karenanya pernyataan-pernyataan keras Amien atas KPU harus dipandang sebagai bentuk intimidasi politik yang ditujukan untuk membangun opini publik untuk melemahkan KPU dan pada saat bersamaan memberikan insentif politik elektoral pada Prabowo-Sandi, bahwa kandidat yang diusungnya didzalimi oleh rezim, dicurangi dan seterusnya.
“Pesimisme semacam ini bukan hanya melemahkan KPU tetapi juga mengajarkan masyarakat untuk tidak percaya pada produk demokrasi yang sedang berjalan,” katanya.
KPU adalah produk DPR dimana di dalamnya terdapat anggota fraksi-fraksi dari partai pengusung Prabowo-Sandi. Di dalam setiap pengambilan keputusan-keputusan teknis kepemiluan, KPU juga melibatkan wakil dari masing-masing pasangan calon, sepanjang tidak melampaui kewenangannya. “Jadi, semestinya tidak ada alasan bagi Amien dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, untuk tidak percaya KPU,” katanya.
Meskipun demikian, KPU memang harus dikawal bukan ditakut-takuti atau diancam, karena integritas dan keadilan Pemilu adalah kepentingan rakyat. Semua tuduhan dugaan kecurangan satu persatu telah diklarifikasi oleh KPU. “Kita semestinya mendukung independensi KPU dan jauhkan KPU dari potensi tidak netral dalam kontestasi Pemilu, karena jika KPU tidak tidak independen, bukan hanya kubu Prabowo-Sandi yang dirugikan tetapi juga kubu Jokowi-Amin. Bahkan yang paling dirugikan adalah rakyat, karena harus menerima produk demokrasi yang tidak berkualitas,” katanya. (ant)
