BANJARMASIN,bipol – Warga Kota Banjarmasin,Kalimantan Selatan masih mengeluhkan gas elpiji bersubsidi atau tabung isi tiga kilogram.
“Keluhan tersebut mereka sampaikan saat saya reses belum lama ini,” kata anggota DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) dari Partai Demokrat, H Fikri di Banjarmasin, Rabu (20/3/2019).
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin itu mengatakan masalah gas elpiji tabung isi tiga kilogram menjadi topik hangat dalam pertemuannya dengan warga masyarakat tersebut.
Keluhan warga itu, menurut Fikri yang juga anggota Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalsel, cukup beralasan, mengingat pangkalan yang merupakan “ujung tombak” pelayanan gas elpiji bersubsidi banyak yang tidak memenuhi ketentuan.
Ia mencontohkan tidak semua droping gas elpiji bersubsidi ke pangkalan tersbeut buat warga masyarakat setempat/sekitar.
“Akibat ketiadaan gas elpiji bersubsidi di pangkalan, warga harus membeli di luar dengan harga di atas harga eceran tertinggi (HET),” katanya.
Oleh karena itu, ia berharap Pertamina lebih meningkatkan pengawasan dan penindakan yang tegas terhadap pangkalan yang nakal berspekulasi dalam masalah harga dan pemasaran.
Begitu pula pihak berwenang agar lebih meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap mereka yang ikut bermain dalam penyediaan dan penyaluran gas elpiji bersubsidi tersebut, kata Fikri.
Pantauan Antara Kalsel, harga gas elpiji bersubsidi di luar pangkalan cukup bervariasi, yaitu paling rendah Rp27.000/tabung isi tiga kilogram, dan sampai Rp40.000 terutama di daerah pinggiran.
Penjualan gas elpiji bersubsidi seharga Rp28.000/tabung isi 3 kg justru berdekatan atau berdampingan dengan pangkalan bahan bakar keperluan rumah tangga itu.
Seperti terlihat di Jalan Pemutus Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Kalsel yang merupakan tetangga Kota Banjarmasin, pangkalannya tutup, tetapi yang berjualan komoditas tersebut pedagang di sampingnya.[Ant]
Editor : Herry Febriyanto
