BANDUNG,bipol.co – Plt Sekretaris KPU Jabar Teppy W. Dharmawan mengapresiasi sikap kritis mahasiswa tentang regulasi Pemilu 2019. Menurutnya mahasiswa selalu memiliki analisis yang tajam dan medalam terhadap suatu permasalahan, seperti regulasi Pemilu.
“Saya tidak meragukan (tuntutan) yang merupakan ciri khas dari mahasiswa penuh dengan data dan alasan pertimbangan yang benar,” kata Teppy di Jalan Garut Bandung pada Rabu (22/05/2019).
Sebelumnya Mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) melakukan aksi unjuk rasa di KPU Jabar.Teppy menilai unjuk rasa yang dilakukan merupakan bentuk kepedulian terhadap persoalan-persoalan Bangsa.
“Jadi keprihatinan para mahasiswa adalah bentuk kepedulian beliau terhadap peristiwa yang terjadi. Memang masalah (banyak KPPS wafat) ini luar biasa,” papar Teppy.
Mengenai Regulasi Pemilu 2019, Teppy mempersilahkan kepada mahasiswa untuk mengkritisi dan memperjuangkan opsi-opsi inovatif agar ke depan Pemilu dapat berjalan dengan lebih baik.
“Untuk hal yang pertama untuk regulasi silakan kalian perjuangkan, karena memang Undang-undang menyebut harus selesai pada hari yang sama, putusan MK meminta waktu tambahan dalam rangka menghitung MK memberikan 12 Jam dan tidak boleh berhenti, demikian memang regulasinya,” ujarnya.
“Silakan mengkaji kembali apakah memang proses ini perlu dirombak total atau seperti apa. Apakah ada regulasi yang tidak tepat yang seperti membutuhkan waktu yang berlebihan, silahkan kaji dan perjuangkan hasil kajiannya,” tambah Teppy.
Dirinya juga mengatakan bahwa KPU hanya menjalankan amanat Undang-undang dan tidak mungkin melakukan hal-hal yang berlainan dengan Undang-undang. “Karena ancamannya (kalau tidak patuh terhadap Undang-undang) juga tidak main-main diberi ancaman pidana,” tegasnya.
Perlu diketahui KAMMI Jawa Barat melakukan Aksi di Kantor KPU Jabar Pada Rabu (22/05/2019). Mereka mengkritisi tentang pelaksanaan Pemilu 2019 yang banyak ditemukan masalah seperti banyaknya korban jiwa. Selain itu KAMMI Jabar juga menuntut kepada KPU Jabar. Berikut adalah pernyataan sikap dari KAMMI:
1. KPU harus dievaluasi secara menyeluruh meliputi regulasi, perencanaan, organisasi, rekrutmen, pelatihan, hingga dukungan serta fasilitas untuk anggota KPPS saat menjalankan tugas.
2. Membenahi sistem Pemilu secepatnya.
3. Membuat satgas meneliti kematian para korban.
4. Pemerintah harus meminta maaf secara resmi atas gagalnya mereka mencegah jatuhnya korban.**
Reporter : Rahmat Kurniawan
Editor : Herry Febriyanto
