JAKARTA, bipol.co – Wakil Ketua Umum DPP PAN Bara Hasibuan mengatakan secara historis, PAN yang berdiri sejak Agustus 1998 hingga saat ini, lebih banyak berada di dalam pemerintahan sehingga tradisi dan pola itu akan terus dijaga.
“Pertimbangan gabung di pemerintahan ada bermacam-macam, secara historis sebagian besar waktu kami ada di pemerintahan. Jadi memang sudah jadi pola dan tradisi di dalam PAN untuk berada di pemerintahan,” kata Bara di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/9/2019).
Dia menilai PAN lebih baik berada di dalam pemerintahan sehingga bisa menjawab berbagai tantangan di Indonesia misalnya kemiskinan dan intoleransi.
Menurut dia, kemungkinan PAN gabung dalam pemerintahan Jokowi sangat terbuka lebar karena di internal partai sudah mulai ada pembicaraan terkait masa depan PAN pasca-Pemilu 2019.
“Secara de facto keberadaan PAN di BPN Prabowo-Sandi sudah selesai. Kemungkinan gabung ke pemerintahan itu ada namun nanti kita lihat semua setelah proses di MK selesai,” ujarnya.
Bara menjelaskan saat ini sudah ada pembicaraan mengenai langkah lanjutan terbaik bagi PAN karena menyangkut masa depan partai lima tahun kedepan.
Menurut dia, PAN memiliki mekanisme internal untuk membahas dan memutuskan arah politiknya yaitu dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas). (ant)**
Editor: Ude D Gunadi
