Menteri Jadi Saksi Kasus Korupsi Tidak Efektif Diganti

Menurut dia, menteri yang masih jadi saksi di pengadilan apabila diganti juga dinilai kurang efektif karena masa pemerintahan Kabinet Kerja jilid I tinggal beberapa bulan. Kecuali, lanjut dia, sudah ada fakta hukum yang menunjukkan sang menteri terlibat dan ditetapkan menjadi tersangka, maka menteri tersebut harus segera diganti.

Proses hukum, kata dia, tidak bisa mengandalkan praduga, melainkan harus ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa menteri tersebut memang terlibat korupsi. “Artinya tinggal menunggu fakta hukum saja. Kecuali sudah tersangka, mau tinggal sebulan sisa pemerintahan, harus diganti,” imbuh Direktur Parameter Politik Indonesia itu.

Sementara itu, pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris berpendapat menteri yang terseret kasus korupsi walau masih berstatus saksi, memberikan citra yang buruk bagi pemerintahan. Ia berpendapat jika nama menteri tertentu banyak disebut menerima aliran dana korupsi dalam persidangan, menteri tersebut, kata dia, sebaiknya mundur.

“Ini soal etika tapi kalau misalnya banyak disebut menerima suap dan sebagainya memang kalau tidak diganti Presiden, sebaiknya mundur,” katanya. Sebelumnya, ada tiga menteri yang terseret kasus korupsi yakni Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sebagai saksi untuk kasus dugaan suap seleksi jabatan di Kementerian Agama yang melibatkan mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita sebagai saksi kasus dugaan penerimaan gratifikasi yang menjerat anggota DPR Bowo Sidik Pangarso.

Sedangkan, Menpora Imam Nahrawi menjadi saksi untuk terdakwa Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy dan Bendahara KONI Johny E Awuy dalam dugaan korupsi terkait dana hibah Kemenpora. (ant)