JAKARTA,bipol.co – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Indonesia kekurangan pengusaha Islam, baik muslim maupun muslimah, sehingga berpengaruh pada kurangnya nominal zakat yang dibayarkan dari kalangan pengusaha.
“Justru kelemahan kita sebagai umat muslim ialah kekurangan pengusaha. Ekonomi kita, seperti kita tahu, lebih banyak dijalankan oleh kawan-kawan kita non-muslim. Kenapa zakat kurang, karena kita kekurangan pengusaha membayar zakat,” kata Wapres saat memberikan arahan dalam Rapat Kerja Nasional Ipemi di The Media Hotel and Tower Jakarta Pusat, Senin (29/7/2019).
Masih kurangnya jumlah pengusaha Islam itu, lanjut JK, berpengaruh juga kepada kemajuan perekonomian syariah di Indonesia yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia. Selain itu, dengan banyaknya pengusaha Islam, maka peluang lapangan kerja untuk muslim dan muslimah juga semakin terbuka, sekaligus berkontribusi pada pembayaran pajak ke kas negara, jelas Wapres.
“Tentu para pengusaha yang maju yang dapat membayar pajak, yang dapat memajukan negeri ini. Karena, tanpa pajak tidak mungkin negeri ini maju, tanpa orang bekerja tidak mungkin negeri ini makmur,” ujarnya.
Wapres berharap dengan adanya asosiasi semacam Ipemi dapat mendorong semakin banyak muslimah dan muslim di Indonesia untuk terjun dalam dunia wirausaha. Terlebih lagi, dengan perkembangan teknologi saat ini peran perempuan dalam rumah tangga semakin dimudahkan sehingga banyak waktu yang bisa digunakan untuk merintis usaha.
“Dengan waktu yang banyak itu, supaya tidak habis hanya untuk bergosip, maka yang lebih produktif adalah menjadi pengusaha, sehingga muslimah pengusaha itu dapat mengembangkan usahanya dengan baik,” ujar Wapres.
Ketua Umum Ipemi Ingrid Kansil mengatakan rakernas ke-IV tersebut diselenggarakan untuk memberikan pelatihan serta bertukar pikiran antara muslimah pengusaha dalam mengelola bisnis. Melalui rakernas tersebut, Ingrid berharap Ipemi mampu meningkatkan peran dan fungsi strategis dalam membantu pengembangan usaha para muslimah untuk berkembang dalam pembangunan nasional.(ant)
Editor : Herry Febriyanto
