JK Minta Akhiri Kebiasaan Pindah Partai Karena Kecewa

- Editor

Rabu, 31 Juli 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla.

Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla.

JAKARTA, bipol.co – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan kebiasan berpindah-pindah partai poiltik karena tidak puas dengan kepengurusan partai tersebut harus diakhiri karena tidak mencerminkan sikap demokratis dalam suatu organisasi politik.

“Benar kata Airlangga (Hartarto), bahwa kita harus mengakhiri kebiasaan lama yang apabila tidak puas di Golkar maka bikin lagi partai yang lan di luar Golkar,” kata JK ketika menghadiri Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspinas) V Kosgoro di Hotel Kartika Chandra Jakarta, Rabu (31/7/2019).

Selaku politikus senior Partai Golkar, JK berpesan kepada juniornya, dengan menjunjung sikap demokratis dalam suatu organisasi, maka soliditas partai akan terjaga hingga sampai pada tujuan partai tersebut. “Hanya dengan cara demokratis, organisasi tidak akan pecah. Orang akan puas untuk menang apabila betul-betul suatu partai dijalankan secara demokratis. Intinya adalah bagaimana mengelola partai dengan demokratis,” tegas mantan ketua umum Partai Golkar itu.

Apabila seluruh anggota Partai Golkar, sejak partai itu didirikan hingga kini, masih bersatu; lanjut JK, maka partai berlambang pohon beringin itu akan dapat mencapai hampir 40 persen suara di parlemen. Partai yang memiliki kekuatan demokrasi dan mempunyai jalan tengah dalam menyelesaikan setiap masalah menurut JK adalah partai yang menjadi harapan masyarakat.

“Kalau semua itu digabung kembali menjadi satu, saya kira Golkar akan mencapai hampir 40 persen suara di parlemen. Sehingga sebenarnya kecintaan orang kepada suatu partai nasional yang mempunyai jalan tengah yang baik adalah harapan masyarakat,” katanya.

JK menambahkan apabila Partai Golkar tidak memiliki sistem demokrasi untuk mencapai tujuannya, maka partai tersebut akan sulit mencapai tujuan dengan cara yang demokratis juga.

“Begitu juga dengan Kosgoro sebetulnya, harus dicapai dengan demokrasi pula. Oleh karena itu maka proses yang berlangsung tentu sangat penting untuk kita capai,” ujarnya. (ant)**

 

Editor: Ude D Gunadi

 

Berita Terkait

Anggota Komisi B Anton Ahmad Fauji Setuju Batas Waktu Pemutihan PKB Diperpanjang
Anton Ahmad Fauji Harap Hari Jadi ke-384 Kinerja Bedas Jilid 2 Lebih Nyata
Ratusan Jenderal Tandatangani Pernyataan Sikap, Usul Pergantian Gibran dan Reshuffle Menteri Pro-Jokowi
Dukung Hasto, Massa Penuhi Pengadilan Tipikor Gunakan Rompi Oranye Bertuliskan “Hasto Tahanan Politik”
H. Eep Jamaludin Sukmana Manfaatkan Reses di Bulan Ramadhan untuk Bersilaturahmi dan Tampung Aspirasi
AHY Terpilih Kembali Sebagai Ketum, Puan Harap Partai Demokrat Terus Gotong Royong Bangun Bangsa
Secara Aklamasi AHY Terpilih Kembali Jadi Ketum Partai Demokrat: Berharap Bisa Bangkit
Ono Surono: Retreat Tidak Ada Aturan UU, Empat Kepala Daerah di Jabar Patuhi Perintah Megawati

Berita Terkait

Selasa, 22 April 2025 - 14:52 WIB

Anggota Komisi B Anton Ahmad Fauji Setuju Batas Waktu Pemutihan PKB Diperpanjang

Selasa, 22 April 2025 - 13:21 WIB

Anton Ahmad Fauji Harap Hari Jadi ke-384 Kinerja Bedas Jilid 2 Lebih Nyata

Jumat, 18 April 2025 - 14:16 WIB

Ratusan Jenderal Tandatangani Pernyataan Sikap, Usul Pergantian Gibran dan Reshuffle Menteri Pro-Jokowi

Sabtu, 22 Maret 2025 - 17:37 WIB

Dukung Hasto, Massa Penuhi Pengadilan Tipikor Gunakan Rompi Oranye Bertuliskan “Hasto Tahanan Politik”

Selasa, 11 Maret 2025 - 17:23 WIB

H. Eep Jamaludin Sukmana Manfaatkan Reses di Bulan Ramadhan untuk Bersilaturahmi dan Tampung Aspirasi

Berita Terbaru

KESEHATAN

Cegah TBC, Dinkes Cimahi Gencarkan Active Case Finding (ACF)

Kamis, 24 Apr 2025 - 13:36 WIB