JAKARTA,bipol.co – Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Heri Gunawan menilai anggaran yang dirancang pemerintah untuk tahun 2020 masih bersifat monoton dari tahun ke tahun.
Dirinya menilai, target pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,2% – 5,4% harus berbanding lurus dengan terbukanya lapangan kerja secara menyeluruh sehingga tingkat pengangguran berkurang.
“Kontribusi APBN terhadap produk domestik bruto (PDB) masih relatif kecil, sekitar 14,5% dari PDB. Sehingga untuk menciptakan ekosistem yang baik agar sektor swasta bisa tumbuh dan berkembang, sebaiknya ada kebijakan yang sinergi untuk mendorong investasi dan bisa tumbuh dengan baik, sehingga lapangan kerja bisa tercipta,” tandas Heri Gunawan dalam keterangan tertulisnya jelang pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo dan penyampaian nota keuangan di Gedung DPR RI, Jumat (16/8/2019).
Sebaiknya, menurut Heri, APBN 2020 dapat menggambarkan daya tahan ekonomi nasional dalam menghadapi gejolak eksternal yang ada, diperkirakan tahun 2020 ekonomi global masih penuh dengan ketidakpastian.
“Pemerintah menjelaskan, alokasi anggaran kas negara di 2020 akan difokuskan untuk investasi pembangunan sumber daya manusia secara besar-besaran, serta meningkatkan daya saing melalui bidang ekspor dan investasi,” katanya.
Diungkapkannya, fokus pemerintahan Jokowi di tahun depan yakni berkisar seputar investasi di bidang sumber daya manusia, peningkatan kegiatan investasi, dan peningkatan global competitiveness Indonesia. Tiga pokok tersebut ditargetkan agar Indonesia mampu meningkatkan ekspor dan membangun industri guna menjadi negara maju.
“Berbicara tentang ekspor, ketahanan pangan kita masih rendah dan ketergantungan impor tinggi. Program-program sektor pertanian masih copy-paste sebagai ritual tahunan, tidak berkembang signifikan. Sementara, harapan sektor pariwisata menjadi second-layer revenue masih belum significant. Ekspor sebaiknya memiliki momentum tumbuh sekitar 7% dan impor di angka 6%. Namun itu semuanya masih dalam komposisi agregat demand,” papar Heri.
Selama ini, tegasnya, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial dinilai hanya bergantung pada program pemerintah pusat, terutama program bantuan sosial bersifat tunai.
“Ini memberi efek negatif pada masyarakat, yaitu membuat malas dan tidak mandiri. Membuat kecenderungan psikologis dan sikap mental yang kurang baik di masyarakat. Sudah seharusnya pemerintah kembali mengkaji pos-pos anggaran untuk kegiatan tahun 2020 sehingga benar-benar berbasis kebutuhan dan sesuai dengan sasaran,” ujar Ketua DPP Partai Gerindra tersebut.
Berbicara tentang pembangunan sumber daya manusia dimana kualitas sumber daya manusia melalui sistem pendidikan dan pelatihan yang dirancang mengikuti perkembangan zaman, dengan pembentukan Badan Riset Nasional untuk riset dan inovasi
“Tema APBN 2020 untuk akselerasi daya saing dan penguatan kualitas SDM, namun disatu sisi tindakan nyata pemerintah untuk mewujudkannya belum tergambar dari pokok-pokok kebijakan fiskal yang disampaikan pemerintah. APBN untuk akselerasi daya saing dan penguatan kualitas SDM baru sebatas angin segar, khawatirnya slogan ini hanya menjadi wacana semata tanpa tindakan nyata yang terukur dari pemerintah,” katanya.
Lebih lanjut Heri Gunawan mengatakan, tentang kualitas sistem pendidikan dan pelatihan yang harus betul-betul dirancang dengan cara-cara yang baru. Oleh sebab itu, reformasi di bidang pendidikan dan pelatihan adalah menjadi kunci, baik pelatihan vokasi maupun pendidikan vokasi, bukannya ganti menteri ganti kebijakan.
“Dalam APBN 2020 tentunya akan menampung visi misi Presiden terpilih. Apa yang menjadi program prioitas dan janji kampanye Jokowi di Pilpres lalu dapat direalisasikan mulai tahun depan,” pungkasnya.**
Editor : Herry Febriyanto
