BANDUNG, bipol.co – Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai wacana pemindahan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan Timur sarat kepentingan politis. Untuk itu, isu pemindahan ibukota tidak seharusnya bergulir saat ini.
“Ide memindah ibukota lebih kental nuansa politis dibanding upaya pembangunan merata. Ibukota boleh di mana saja, tetapi jangkauan kerja pemerintah harus menyentuh daerah-daerah,” ujarnya melalui pesan singkat, Jumat (30/08/2019).
Jika dalih yang digunakan karena alasan pemerataan, justru yang seharusnya diperkuat adalah sistem politik, yaitu pemerintah benar-benar mengimplementasikan konsep desentralisasi. Bahkan, kata dia, pemerintah bisa mewacanakan negara federal.
“Itu lebih masuk akal dibanding memindahkan kantor presiden dari Jakarta ke Kalimantan Timur,” tuturnya.
Jika alasannya karena Jakarta dinilai rawan bencana, dirinya meminta pemerintah bisa memastikan Kalimantan Timur benar-benar aman. Dedi menilai, Indonesia butuh pemimpin strategis yang memiliki sistem perencanaan pembangunan.
“Siapa yang menjamin Kalimantan Timur tidak ada bencana, apakah akan pindah kembali? Kita memerlukan pemimpin strategis dengan kemapanan perencanaan pembangunan sistem politik,” tuturnya.
Dijelaskannya, Jakarta sebagai kota metropolitan sekaligus ibukota dinilai telah mapan. Hal tersebut terlihat dari sisi administratif dan geografis serta kondisi zaman yang seharusnya tidak bertumpuk di ibukota secara fisik.
“Meskipun memindahkan ibukota adalah hal biasa bagi sebuah negara, tetapi dengan kondisi Indonesia yang kepulauan, rasanya tidak ada tempat yang lebih ideal dibanding Jakarta,” imbuhnya.**
Reporter: Iman Mulyono
Editor: Hariyawan
