Langkah Tegas Presiden Dinanti untuk Menyikapi Polemik UU KPK

- Editor

Sabtu, 28 September 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Bidang Kajian Kebijakan Publik Generasi Optimis (GO) Indonesia, Bayu Winarko. (ant)

Ketua Bidang Kajian Kebijakan Publik Generasi Optimis (GO) Indonesia, Bayu Winarko. (ant)

JAKARTA.bipol.co- Presiden Joko Widodo diharapkan mengambil langkah tegas dalam menyikapi polemik yang muncul terkait revisi UU KPK, termasuk kemungkinan dan usulan untuk menerbitkan perppu terhadap revisi UU KPK.
Ketua Bidang Kajian Kebijakan Publik Generasi Optimis (GO) Indonesia, Bayu Winarko, di Jakarta, Jumat (27/9/2019), mengatakan pihaknya sangat mendukung langkah yang diambil Presiden jika akan menerbitkan Perppu UU KPK.

“Dan diharapkan jika nanti diterbitkan perppu aspirasi masyarakat Indonesia tersalurkan demi pemberatasan korupsi dan perekonomian Indonesia ke depan. Lebih jauh lagi gelombang demontrasi yang rawan ditumpangi kelompok tertentu dan telah memakan korban segera berakhir,” tuturnya.

Pihaknya juga menyatakan berbelasungkawa atas jatuhnya korban dari mahasiswa yang sedang melakukan demonstrasi menyalurkan aspirasinya.

Menurut dia, ketegasan Presiden dalam bersikap akan berdampak pada tiga hal yakni gejolak politik yang memanas akan sedikit mereda dan menaikkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Jokowi ke depan.

Kedua, imbauan dari Menkopolhukan Wiranto, agar semua hal terkait aspirasi masyarakat diselesaikan secara dialektika untuk menghidari konflik horizontal bisa diwujudkan.

Ketiga, citra Pemerintahan Jokowi kepada pemihakan pemberantasan korupsi dan hak asasi manusia akan meningkat.

Pada saat yang sama Sekretaris Jenderal (Sekjen) GO Indonesia Tigor Mulo Horas Sinaga, menambahkan, memang tidak ada yang sempurna dengan tatanan hukum dan perundang-undangan yang ada saat ini.

“Tetapi pelibatan yang intensif semua elemen masyarakat seperti LSM, Akademisi, KPK, Pers, dan lembaga terkait lainnya akan membuat smooth landing-nya UU yang telah disahkan dan terlihat jauh dari hidden agenda”.

Pihaknya mendukung langkah Presiden Jokowi untuk mengambil langkah tegas, termasuk jika diperlukan segera menerbitkan Perppu UU KPK. (ant)

Editor   Deden .GP

Berita Terkait

Anggota Komisi B Anton Ahmad Fauji Setuju Batas Waktu Pemutihan PKB Diperpanjang
Anton Ahmad Fauji Harap Hari Jadi ke-384 Kinerja Bedas Jilid 2 Lebih Nyata
Ratusan Jenderal Tandatangani Pernyataan Sikap, Usul Pergantian Gibran dan Reshuffle Menteri Pro-Jokowi
Dukung Hasto, Massa Penuhi Pengadilan Tipikor Gunakan Rompi Oranye Bertuliskan “Hasto Tahanan Politik”
H. Eep Jamaludin Sukmana Manfaatkan Reses di Bulan Ramadhan untuk Bersilaturahmi dan Tampung Aspirasi
AHY Terpilih Kembali Sebagai Ketum, Puan Harap Partai Demokrat Terus Gotong Royong Bangun Bangsa
Secara Aklamasi AHY Terpilih Kembali Jadi Ketum Partai Demokrat: Berharap Bisa Bangkit
Ono Surono: Retreat Tidak Ada Aturan UU, Empat Kepala Daerah di Jabar Patuhi Perintah Megawati

Berita Terkait

Selasa, 22 April 2025 - 14:52 WIB

Anggota Komisi B Anton Ahmad Fauji Setuju Batas Waktu Pemutihan PKB Diperpanjang

Selasa, 22 April 2025 - 13:21 WIB

Anton Ahmad Fauji Harap Hari Jadi ke-384 Kinerja Bedas Jilid 2 Lebih Nyata

Jumat, 18 April 2025 - 14:16 WIB

Ratusan Jenderal Tandatangani Pernyataan Sikap, Usul Pergantian Gibran dan Reshuffle Menteri Pro-Jokowi

Sabtu, 22 Maret 2025 - 17:37 WIB

Dukung Hasto, Massa Penuhi Pengadilan Tipikor Gunakan Rompi Oranye Bertuliskan “Hasto Tahanan Politik”

Selasa, 11 Maret 2025 - 17:23 WIB

H. Eep Jamaludin Sukmana Manfaatkan Reses di Bulan Ramadhan untuk Bersilaturahmi dan Tampung Aspirasi

Berita Terbaru

KESEHATAN

Cegah TBC, Dinkes Cimahi Gencarkan Active Case Finding (ACF)

Kamis, 24 Apr 2025 - 13:36 WIB