Jokowi Akomodir Pendukung Lewat Pos Wamen

- Editor

Jumat, 25 Oktober 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin mengenalkan 12 wakil menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Keperesidenan Jakarta, Jumat (25/10/2019). (ant)

Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin mengenalkan 12 wakil menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Keperesidenan Jakarta, Jumat (25/10/2019). (ant)

JAKARTA.bipol.co- Peneliti dan pengamat politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes menilai penunjukan wakil menteri yang dilakukan Presiden Joko Widodo merupakan salah satu upaya mengakomodir para pendukung pada Pemilihan Presiden 2019.

“Karena desain dukungan yang besar di awal itu membuat Presiden akhirnya harus melakukan bagi-bagi posisi itu,” ujar Arya saat dihubungi, Jumat (25/10/2019).

Menurut Arya, bagi-bagi kue kekuasaan ini dilakukan untuk mengakomodir koalisi pendukung yang telah gemuk sejak awal.

Selain partai pendukung yang berada di parlemen, koalisi Jokowi-KH Ma’ruf Amin diisi oleh sejumlah unsur, termasuk partai non-parlemen seperti Perindo dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), serta relawan pendukung seperti Projo (Pro Jokowi).

Para pendukung ini tidak mendapatkan jabatan dalam pos Menteri yang diumumkan Jokowi beberapa hari lalu. “Dengan desain koalisi yang gemuk ini memaksa Presiden harus melakukan akomodasi,” kata dia.

Selain bagi-bagi kekuasaan, dalam menunjuk wakil menteri, Jokowi juga dinilai mempertimbangkan faktor dinamika politik yang terjadi usai penetapan menteri-menteri kabinet Indonesia Maju.

Arya mengatakan, usai pengumuman kabinet, terdapat sejumlah isu yang menjadi pembicaraan publik, antara lain ketidakterwakilan putra putri asli Papua maupun ormas keagamaan dalam jajaran menteri.

“Soal representasi dari orang asli Papua, begitu pula soal representasi dari ormas tertentu, ormas NU (Nahdlatul Ulama) misalnya, atau representasi tokoh tokoh non parlemen. Jadi itu respon terhadap hal tersebut,” ujar Arya.

Lebih lanjut Arya mengatakan Jokowi juga mempertimbangkan pos-pos kementerian yang layak mendapatkan jabatan wakil menteri.

Menurut dia, Jokowi menempatkan pos wakil menteri pada kementerian dengan anggaran yang cukup besar, seperti Kementerian Pertahanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maupun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melantik 12 Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka Jakarta, Jumat. (ant)

Editor  Deden .GP

Berita Terkait

Si Cakep Sumedang Masuk 3 Besar KIJB 2024
Bandung Menanam Jilid 6: Gaungkan Konservasi Berkelanjutan di Lahan Kritis
Presiden Prabowo Terima Surat Kepercayaan dari Tujuh Duta Besar Negara Sahabat di Istana Merdeka
Megawati Soekarnoputri Dipastikan Tidak Hadiri Pelantikan Prabowo
Masyarakat Memadati Alun-Alun Garut, Turut Saksikan Peringatan HUT ke-79 TNI
Selain Diskusi Diaspora, Peserta Aksi Global Climate Strike Juga Diintimidasi Sekolompok Orang
Bupati Bandung Mengaku Sempat Rasakan 30 Kali Gempa Susulan di Kertasari
Bey Machmudin: PARITRANA AWARD 2024, Pendorong Tingkatkan Kepesertaan Program Jamsostek di Jabar

Berita Terkait

Jumat, 22 November 2024 - 17:20 WIB

Si Cakep Sumedang Masuk 3 Besar KIJB 2024

Jumat, 15 November 2024 - 15:55 WIB

Bandung Menanam Jilid 6: Gaungkan Konservasi Berkelanjutan di Lahan Kritis

Selasa, 5 November 2024 - 08:01 WIB

Presiden Prabowo Terima Surat Kepercayaan dari Tujuh Duta Besar Negara Sahabat di Istana Merdeka

Minggu, 20 Oktober 2024 - 10:38 WIB

Megawati Soekarnoputri Dipastikan Tidak Hadiri Pelantikan Prabowo

Minggu, 6 Oktober 2024 - 13:41 WIB

Masyarakat Memadati Alun-Alun Garut, Turut Saksikan Peringatan HUT ke-79 TNI

Berita Terbaru

BAZNas Sumedang bekerjasama dengan BAZNas RI berhasil membangun kembali rumah milik Adun (73) tidak layak huni di Dusun Tarogong, RT 008 RW 003, Cijeungjing l, Kecamatan Jatigede. Foto: Humas Sumedang.

NEWS

BAZNas Perbaiki Rumah Adun yang tidak Layak Huni

Senin, 2 Des 2024 - 16:08 WIB