JAKARTA, bhipol.co – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Agung Firman Sampurna menyatakan akan menyoroti secara khusus anggaran di beberapa kementerian/lembaga (K/L) negara.
Agung mengatakan K/L yang bakal jadi sorotan adalah K/L yang dianggap memiliki risiko besar karena mengelola anggaran besar. Salah satunya adalah Kementerian Pertahanan, Kementerian PUPR, hingga Polri.
“Tentu saja risiko terbesar itu di entitas-entitas yang menggunakan dana besar, yaitu Kementerian Pertahanan, Kemenkeu, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan, Kementerian ESDM, Polri adalah K/L yang kami menganggap memiliki risiko tinggi karena penggunaan anggaran yang besar,” kata Agung usai pengucapan sumpah jabatan Ketua dan Wakil Ketua BPK RI, di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis (24/10/2019).
Menurut Agung, terhadap kementerian dan lembaga tersebut, pihaknya akan melakukan pemeriksaan laporan keuangan secara bertahap.
“Oleh karena itu pada kementerian-kementerian ini kami melakukan pemeriksaannya bertahap. Karena dianggap sebagai kementerian yang memiliki risiko yang lebih tinggi,” jelas Agung.
Dalam kesempatan yang sama, anggota BPK RI Achsanul Qosasi mengatakan, kementerian yang belum mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di laporan keuangan tahun anggaran 2018, seperti Kemenpora juga akan disoroti oleh BPK.
“Ada beberapa kementerian yang memang butuh perbaikan. Terutama kementerian yang sampai saat ini belum dapat predikat WTP seperti Kemenpora. Itu kan butuh perbaikan, dan beberapa kementerian lainnya yang masih butuh perbaikan. Nanti BPK itu juga harus memberikan audit kembali terhadap Lapkeu mereka di tahun 2020 nanti ya,” kata Achsanul.
Untuk Kementerian Pertahanan sendiri yang kini dipimpin oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Achsanul menilainya wajar mendapatkan jatah anggaran terbesar. Pasalnya, untuk menjaga pertahanan negara memang butuh anggaran besar.
“Menhan itu kan untuk pertahanan negara. Jadi kita juga harus kuat dalam hal itu. Jadi menurut saya, mereka wajar terbesar,” pungkas Achsanul.
Sebagai informasi, Kemenhan yang akan dipimpin Prabowo mendapatkan anggaran Rp 127,4 triliun di 2020. Prabowo akan mendapatkan anggaran kementerian paling besar tahun depan mengalahkan Kementerian PUPR dan Polri yang masing-masing Rp 120,2 triliun dan Rp 90,3 triliun.*
Editor: Hariyawan
