SOREANG, bipol.co – H. Sugianto siap melepas jabatan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bandung, jika hasil survai memilih dirinya menjadi calon Bupati Bandung periode 2020-2025.
“Saya memilih mana yang lebih maslahat, jadi Ketua Dewan atau calon bupati,” kata H. Sugianto, kepada wartawan, di Gedung Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung, Soreang, Jumat (15/11-2019).
Namun yang lebih maslahat, tutur Sugianto, tentu menjadi Ketua DPRD, karena harus mempertanggungjawabkan kepercayaan masyarakat.
“Perjuangan menjadi anggota DPRD sangat berat. Kalau jabatan Ketua DPRD Kabupaten Bandung ditinggalkan, bisa saja para pendukung bertanya,” tutur Sugianto.
Namun, kata Sugianto, itu bergantung hasil survey nanti yang dilaksankan tiga kali oleh DPP Golkar.
“Bila hasil survey sangat bagus, kenapa tidak. Kita juga tidak tahu kapan survey itu dilaksanakan. Tetapi berdasarkan berita, survey itu melibatkan Lembaga Survey Indonesia, dan sudah dilakukan sebelum pendaftaran penjaringan bakal calon yang dibuka DPD Golkar Kabupaten Bandung,” paparnya.
Sugianto pun mengatakan, pengambilan formulir pendaftaran bakal calon Bupati Bandung itu, bagian dari dinamika yang dibangun.
“Apalagi kita lagi menunggu arah pemerintah pusat lagi ke mana. Ada wacana dalam pelaksanaan pilkada itu dipilih oleh DPRD. Ada wacana lagi, calon bupati dari anggota DPRD cukup cuti saja, dan tidak harus mengundurkan diri,” katanya.
Sugianto mengatakan, dalam pencalonan bupati saat ini aturanannya belum jelas. “Apakah seorang anggota dewan yang akan mencalonkan bupati harus mengundurkan diri atau cukup hanya cuti. Itu masih menunggu dari pusat,” kata Sugih –sapaan akrabnya.
Sugih juga mengatakan, untuk Pilkada Serentak 2020, Partai Golkar membuka seluas-luasnya untuk berkoalisi dengan partai lain.
“Walaupun sudah aman untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati, namun Partai Golkar tidak egois,” kata Sugianto.
Koalisi, kata Sekretaris DPD Golkar Kabupaten Bansung ini, perlu dilakukan untuk kestabilan penyelenggaraan pemerintahan.
Menjelang pilkada, sangat memungkinkan berangkat dari koalisi partai. Partai Golkar melihat semua partai sangat dominan, untuk membangun koalisi dan memenangi pilkada mendatang.
Saat ini, katanya, ada 8 Fraksi di DPRD Kabupaten Bandung. Semua sangat memungkinkan untuk berkoalisi.
“Hanya kembali kepada partai yang bersangkutan, apakah bersedia atau tidak,” katanya.
Namun Sugih mengaku saat ini belum menentukan arah koaisi dengan partai mana pun.
“Kalau pendekatan dengan partai lain, sudah dilakukan,” katanya.
Sugih menuturkan, semua kader yang ikut berkompetisi dalam pilkada tersebut diberikan peluang yang sama dan tidak ada keistimewaan.
“Jika publik berkehendak sesuai dengan keinginannya, kembalikan ke publik. Partai dalam menentukan kader atau bakal calon bupati Bandung bergantung pada hasil survey yang dilakukan DPP Partai Golkar.
Survey tersebut di antaranya untuk menentukan elektabilitas bakal calon. Hal itu sebagai bentuk keseriusan Partai Golkar, apalagi Partai Golkar tidak punya petahana, sehingga memberikan kesempatan kepada kader untuk mencalonkan diri. **
Reporter: Deddy
Editor: Hariyawan
