SOREANG, bipol.co – Untuk mencalonkan seorang bupati, harus memiliki kantong tebal alias punya anggaran besar.
Menurut politisi Partai Demokrat Kabupaten Bandung, H. Osin Permana, untuk seorang calon bupati harus punya modal minimal Rp10 miliar.
“Jadi jangan harap kalau tidak punya uang Rp10 miliar bisa nyalon bupati. Untuk calon kepala desa saja, sekarang bisa habis sekitar Rp1 miliar, apalagi untuk calon bupati,” ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Bandung ini, di Ruang Fraksi Demokrat, DPRD Kabupaten Bandung, Senin (25/11/2019).
Biaya Rp10 miliar itu, kata Ketua Pemenangan Pemilu Cabang DPC Partai Demokrat Kabupaten Bandung ini, antara lain untuk membayar konsultan, mobilisasi, mapping di medsos, saksi, juga tim suksesnya.
“Jadi modal Rp10 miliar itu bisa dikategorikan pas-pasan. Untuk biaya saksi misalnya 500 saksi × Rp 50 ribu perseorang. Sudah berapa coba hitung? Belum biaya alat peraga dan lain sebagainya,” ucapnya.
Kecuali, menurut dia, masyarakat berpikir fragmatis, memilih calon bupati yang bisa dipercayai dan diberi modal oleh masyarakat, maka akan terjadi dinamisasi politik yang signifikan.
“Tapi hingga sekarang belum ada orang seperti itu yang bisa benar-benar dipercaya masyarakat,” ujarnya.
Mengenai kriteria calon yang diharapkan Demokrat, Osin mengatakan calon bupati dari Partai Demokrat harus yang mempunyai keinginan untuk membangun perekonomian masyarakat.
“Bukan rahasia umum kalau di Kabupaten Bandung terjadi ketimpangan sosial di tengah masyarakat. Seperti kesenjangan kemiskinan, yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin,” tuturnya.
Kesenjangan itu, katanya, harus menjadi bagian dari kepedulian bersama. Termasuk calon bupati dan wakilnya. Dengan demikian, permasalahan kesejahteraan bisa tertanggulangi.
“Jadi calon bupati dari Demokrat diharapkan harus bisa meminimalisir ketimpangan ekonomi di Kabupaten Bandung dan berimprovisasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin Kabupaten Bandung,” kata Osin.
Jika terpilih, tambah Osin, calon bupati itu harus membuat kebijakan-kebijakan ekonomi dengan mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Juga mengatur strategi ekonomi berupa pembenahan infrastruktur perekonomian masyarakat.**
Reporter: Deddy
Editor: Hariyawan
