“Kami terus dorong (pemerintah menambah penguasaan saham Freeport), itu sambil jalan karena secara bisnis harus dikembangkan karena potensinya sangat luar biasa,” kata Bamsoet usai mengunjungi PT. Freeport Indonesia di Tembagapura, Rabu (4/3).
Dia mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang berhasil mendesak PT. Freeport memberikan sahamnya sebesar 51 persen kepada pihak Indonesia.
“Sejak di tandatangani hanya boleh di ekspor 200 ribu ton, lalu satu juta ton dalam setahun dikerjakan di smelter yang ada di Gresik. Itu manfaat atau nilai tambah yang didapat bangsa Indonesia ketika pemerintah memiliki saham mayoritas,” ujarnya.
Politisi Partai Golkar itu mengatakan kunjungan Pimpinan MPR dan DPD RI ke PT. Freeport Indonesia untuk memastikan bahwa saham yang sudah diakuisisi pemerintah itu memiliki prospek yang baik secara ekonomis.
Menurut dia, dalam kunjungan tersebut dirinya mendapat kejelasan bahwa kandungan dan deposit tembaga serta emas masih bisa ditambang sampai tahun 2051.
Dia mengatakan dengan cadangan 1,8 miliar ton mineral, Freeport masih bisa berproduksi hingga 2051 sehingga jeda waktu 31 tahun sejak 2020 tidak boleh disia-siakan Freeport untuk membangun Indonesia melalui aktivitas usaha pertambangan.
Dia mengatakan Papua merupakan tanah yang diberkati Tuhan sehingga kekayaan nasional harus diolah di dalam negeri dan dimanfaatkan sebesarnya untuk rakyat, sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan.
“Jangan sampai ditengah melimpahnya kekayaan sumber daya alam, bangsa kita khususnya masyarakat Papua malah justru dirundung kemiskinan,” ujarnya.
Kunjungan Pimpinan MPR, DPR, dan DPD RI ke PT. Freeport Indonesia dikawal aparat Kepolisian, TNI, BIN, dan Satgas Elang Pos Tembagapura. (net)
