SOREANG, bipol.co — Fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Bandung mendukung langkah kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dalam upaya mencegah penyebaran virus covid-19. Terutama dalam melakukan pembelajaran di rumah bagi siswa selama 14 hari.
“Langkah tersebut seyogyanya terus dievaluasi dengan tidak mengabaikan pencapaian kurikulum seluruh bagi peserta didik TK/PAUD dan SD/MI, sehingga tetap terjadi interaksi proses pembelajaran,” kata H. Tarlan, anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi Nasdem, di Gedung DPRD Kabupaten Bandung, Soreang, Senin (17/3/2020).
Menurut Tarlan, walaupun dilaksanakan di rumah, kegiatan belajar mengajar bisa tetap berjalan dengan memaksimalkan teknologi IT. Proses pengembangan pengetahuan dengan metode pembelajaran melalui IT bisa lebih efektif, jika hubungan antara guru kelas, orangtua, dan siswa dapat terintegrasi. Untuk peserta didik di tingkat SMP/MTs dan SMA/MA perlu dibangun metode sederhana melalui aplikasi pesan singkat (Whatsapp Group) antara wali kelas, guru bidang studi, dan siswa, akan lebih elok jika masing masing pihak sekolah sudah mengambangkan metode pembelajaran dalam bentuk website.
“Hikmah dari musibah yang Allah SWT berikan dalam dunia pendidikan akan menjadi baik, jika kecerdasan berpikir seluruh pengelola dan penyelenggara pendidikan berkreativitas dan berinovasi dengan membuat jaringan-jaringan internet di tiap lingkungan sekolah yang didukung oleh peran serta pemerintah daerah, sehingga ke depan di setiap lingkungan sekolah di wilayah Kabupaten Bandung sudah dapat dilaksanakan penerapan metode pembelajaran yang berbasis IT,” papar anggota Komisi D ini.
Selain di bidang pendidikan, tutur Tarlan, perlu diadakan langkah-langkah pencegahan penyebaran virus covid-19, misalnya di bidang kesehatan. Langkah langkah tersebut antara lain, mengembangkan olahraga terbatas di setiap lingkungan rukun tetangga. Mengoptimalisasi integrasi koordinasi dari berbagai pihak di berbagai tingkatan. Misalnya para kader PKK di desa, puskesling di puskesmas, dan posyandu di setiap rukun warga dengan memberikan bekal pengetahuan dan peralatan yang cukup memadai kepada para kader posyandu. Mereka ditugaskan melakukan pengecekan penderita gejala awal flu, batuk, dan demam dengan memprioritaskan manula dan balita yang tidak mungkin mendatangi posyandu serta masyarakat yang memiliki rekam jejak penyakit kronis untuk dilakukan cek kesehatan tubuhnya.
“Akan lebih pantas jika para kader posyandu mendapatkan bantuan peralatan berupa tester kit dari pemerintah daerah dan melaporkan hasil pendataan tersebut kepada puskesmas secara berkala, juga metode pelaporannya dapat dilakukan melalui pendekatan IT,” katanya.
Tarlan juga meminta kepada para kepala puskesmas, camat, dan kapolsek melakukan pendataan dan menginventarisir pengelolaan mobil ambulance yang dapat digunakan pada masing-masing wilayah kecamatan yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah, pemerintah desa, poliklinik masyarakat, organisasi masyarakat atau kelompok masyarakat lainnya untuk menjadi fasilitas penanggulangan. Dengan demikian, dapat tercatat secara baik dan pemegang kendali otorisasi ada pada puskesmas, kecamatan, dan polsek diwilayah masing masing, serta masyarakat yang membutuhkan pelayanan secara cepat dapat dilayani.**
Reporter: Deddy | Editor: Hariyawan
