KAB. BANDUNG, bipol.co – Dalam kaitan upaya penanggulangan masyarakat terdampak Covid-19, anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKS, Hj. Sari Sundari, S.sos., Senin (13/4/2020), berkunjung ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMB) Kabupaten Bandung.
Di DPMB Kab. Bandung, Hj. Sari diterima oleh Sekdis DPMB, H. Aria Wiwaha; Kabid Pemdes, Rahmat Hidayat; dan Kabid Bumdes, M. Soleh.
Dari penjelasan Kabid Bumdes, diperoleh keterangan bahwa sebelum wabah Covid-19 melanda, telah dilakukan bimbingan teknis (bimtek) kepada pengurus desa atas rekomendasi BPKP untuk menggerakkan bumdes. Ada 15 kecamatan di Kabupaten Bandung yang sudah melaksanakan hasil dari bimtek tersebut. Kecamatan-kecamatan tersebut telah melaksanakan pembenahan dan pengembangan bumdes, juga melakukan pendataan dan optimalisasi peran bumdes
“Menyikapi dampak covid-19, beberapa bumdes menggerakkan UKM di lingkungan sekitar, terutama yang bergerak di bidang konveksi untuk membuat APD, berupa masker kain,” jelas M. Soleh.
Dikatakan M. Soleh, dampak covid-19 ini, untuk menggerakkan perekonomian desa, terutama untuk penyediaan pangan dana desa dialokasikan Rp25 juta sebagai penyertaan modal ke bumdes.
“Hanya informasi ini belum sampai ke tingkat desa, karena ini kebijakan baru Pemkab Bandung dalam rangka percepatan penanganan dampak covid-19 bagi perekonomian. Juga ada alokasi dana desa sebesar Rp50 juta untuk pengadaan logistik penanganan Covid-19 di Satgas Desa,” jelas M. Soleh.
Sedangkan Kabid Pemerintahan Desa, Rahmat Hidayat, menjelaskan bahwa masyarakat terdampak Covid-19, yang termasuk miskin baru (misbar), dimungkinkan mendapat bantuan yang dianggarkan 15-30% dari dana desa untuk BLT yang besarannya Rp600 ribu/bln dan diberikan selama 3 bulan. Penerima bantuan atau misbar ini di luar dari yang sudah medapat bantuan apa pun, baik dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten.
“Alokasi dana BLT ini disepakati oleh musyawarah desa istimewa yang dilegalkan oleh kades. Permasalahannya, dana desa banyak yang belum cair, karena belum semua desa mengajukan proposal ke KPPN, dikarenakan pergantian kades dan banyak kades yang baru,” jelas Rahmat Hidayat.
Menyikapi apa yang disampaikan pihak DPMB Kabupaten Bandung tersebut, Hj. Sari mengungkapkan bahwa sebagai wakil rakyat dirinya berkewajiban memantau kesiapan para pihak terkait, agar bantuan –khususnya dari Pemprov Jabar–, tepat sasaran.**
Reporter: Benny S. Hermawan | Editor: Hariyawan
