Kepala Daerah Ikut Kampanye Tidak Perlu Cuti

- Editor

Sabtu, 12 September 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA.bipol.co- KPU akan mengubah Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017 tentang kampanye pilkada. Dalam draf perubahan PKPU tersebut diatur kepala daerah yang ikut kampanye pilkada tak perlu cuti, melainkan hanya cukup izin kampanye.

Hal tersebut tertuang dalam draf perubahan PKPU Nomor 4 Tahun 2017 Pasal 63. Semula Pasal 63 PKPU tersebut mengatur agar kepala daerah, seperti gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi atau kabupaten/kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah dapat mengikuti kegiatan kampanye dengan mengajukan izin cuti kampanye di luar tanggungan negara.

Tetapi, KPU dalam draf perubahan PKPU tersebut mengubah ketentuan itu, yakni kepala daerah yang akan mengikuti kampanye pasangan calon kepala daerah lainnya menjadi hanya perlu mengajukan izin kampanye. Adapun alasan pengubahan tersebut adalah menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 70 ayat 2 UU 10 Tahun 2016.

“Betul. Uraiannya ada pada rancangan Pasal 63,” kata komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi saat mengonfirmasi pertanyaan kepala daerah yang akan mengikuti kampanye tak perlu izin cuti, melainkan hanya izin kampanye, Sabtu (12/9/2020).

Adapun bunyi Pasal 63 perubahan PKPU tersebut sebagai berikut:

(1) Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota DPR. DPD, DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah dapat ikut kegiatan kampanye dengan mengajukan izin Kampanye di luar tanggungan Negara.
(2) Surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan kegiatan kampanye.

Perihal usulan KPU tersebut telah disampaikan dalam uji publik rancangan PKPU Nomor 4 Tahun 2017 kemarin. Adapun Pasal 70 ayat 2 UU 10 tahun 2016 yang menjadi alasan perubahan PKPU tersebut mengatur tentang kampanye pasangan calon pilkada dilarang melibatkan pejabat BUMN, BUMD, ASN, anggota kepolisian, anggota TNI hingga kepala desa. Sementara, itu kepala daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai ketentuan undang-undang.

KPU menegaskan kepala daerah petahana yang mencalonkan kembali di pilkada daerahnya wajib mengajukan izin cuti kampanye. Hal tersebut sudah diatur di Pasal 64 PKPU 4 Tahun 2017, tetapi dalam rancangan perubahannya, KPU menambahkan frasa ‘yang sedang menjabat dan mencalonkan kembali pada daerah yang sama harus mengajukan cuti kampanye’.

Berikut ini bunyi draf perubahan Pasal 64 PKPU 4/2017:

Pasal 64
(1) Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota yang sedang menjabat dan mencalonkan kembali pada daerah yang sama harus mengajukan cuti Kampanye di luar tanggungan Negara selama masa Kampanye.
(2) Surat cuti Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pada hari pertama masa kampanye.

Raka mengatakan sejatinya KPU terbuka terhadap masukan masyarakat mengenai perubahan PKPU tersebut. KPU berharap draft tersebut juga segera disahkan agar dapat menjadi pedoman kampanye pilkada di masa pandemi COVID-19. [Net]

Editor: Fajar Maritim

Berita Terkait

19 Ahli Waris Petugas Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Bandung yang Gugur Dapat Santunan
Bey Machmudin Dampingi Presiden Salurkan Beras di Bekasi
Pj Wali Kota Cimahi Dicky Saromi Ungkap Pentingnya Musrenbang
Masa Tenang Jelang Pencoblosan Bawaslu Imbau Masyarakat Jaga Suasana Teduh
Respons Tiga Cawapres Soal Sanksi Berat Ketua KPU, Gibran Katanya Akan Tindaklanjuti?
Pemkot Bandung Bersama Lapisan Kewilayahan Siapkan Langkah Antisipasi Hadapi Potensi Konflik
Demo Apdesi Ricuh, Massa Rusak Pagar dan Jebol Tembok Gedung DPR RI
“Gerakan Shodaqoh Suara 5 Tahun” di Dapil Ini, Aktivis Jabar Sachrial SH Nyaleg DPRD Jabar dari Partai Golkar
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 21 Februari 2024 - 06:45 WIB

19 Ahli Waris Petugas Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Bandung yang Gugur Dapat Santunan

Jumat, 16 Februari 2024 - 13:57 WIB

Bey Machmudin Dampingi Presiden Salurkan Beras di Bekasi

Selasa, 13 Februari 2024 - 15:43 WIB

Pj Wali Kota Cimahi Dicky Saromi Ungkap Pentingnya Musrenbang

Senin, 12 Februari 2024 - 12:27 WIB

Masa Tenang Jelang Pencoblosan Bawaslu Imbau Masyarakat Jaga Suasana Teduh

Rabu, 7 Februari 2024 - 09:22 WIB

Respons Tiga Cawapres Soal Sanksi Berat Ketua KPU, Gibran Katanya Akan Tindaklanjuti?

Selasa, 6 Februari 2024 - 17:02 WIB

Pemkot Bandung Bersama Lapisan Kewilayahan Siapkan Langkah Antisipasi Hadapi Potensi Konflik

Rabu, 31 Januari 2024 - 22:21 WIB

Demo Apdesi Ricuh, Massa Rusak Pagar dan Jebol Tembok Gedung DPR RI

Selasa, 30 Januari 2024 - 16:17 WIB

“Gerakan Shodaqoh Suara 5 Tahun” di Dapil Ini, Aktivis Jabar Sachrial SH Nyaleg DPRD Jabar dari Partai Golkar

Berita Terbaru