JAKARTA.bipol.co – Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta agar proses vaksinasi kepada atlet dan pelatih dapat dilakukan setelah tenaga kesehatan dan kelompok prioritas dalam penanganan pandemi mendapatkan vaksin COVID-19.
Pernyataan tersebut disampaikan LaNyalla menanggapi rencana Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali yang akan mengusulkan agar para atlet dan pelatih mendapat vaksinasi COVID-19 untuk persiapan mengikuti berbagai kejuaraan olahraga pada tahun depan.
“Tetap yang utama adalah tenaga kesehatan sebagai prioritas yang mendapat vaksin COVID-19 tahap pertama. Kemudian TNI/Polri dan kelompok non-medis yang menjadi garda terdepan penanganan COVID-19,” ujar LaNyalla dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (15/12).
LaNyalla menyatakan dukungannya agar atlet mendapat prioritas vaksinasi. Maka usul Menpora perlu dikaji dan dipertimbangkan karena bagaimanapun vaksinasi atlet, menurutnya, tetap penting terutama bagi mereka yang tengah mempersiapkan diri tampil di kejuaraan olahraga tahun depan.
Mantan ketua umum PSSI itu berharap pemberian vaksin kepada atlet nantinya dapat membuat dunia olahraga kembali bergeliat setelah situasi pandemi nyaris melumpuhkan seluruh event olahraga yang berdampak pada program atlet, terutama yang akan mengikuti kejuaraan.
“Pandemi COVID-19 menyebabkan banyak kejuaraan terhenti. Dengan pemberian vaksin kepada atlet, kita harapkan agar program pelatihan berjalan maksimal. Dengan begitu, atlet-atlet kita bisa kembali menuai prestasi yang membanggakan negara,” ucapnya.
Sebanyak 1,2 juta dosis tahap pertama vaksin produksi Sinovac sudah tiba di Indonesia. Namun proses vaksinasi masih perlu menunggu izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan hasil uji klinis fase 3 untuk mengetahui efektivitas vaksin terhadap virus corona.
LaNyalla meminta kepada pemerintah untuk terus melakukan sosialisasi mengenai vaksin virus corona. Dengan demikian, masyarakat tidak merasa kebingungan dan dapat memahami mengenai tahapan vaksinasi.
“Pemerintah kami harap segera menetapkan dan mengklasifikasi penerima vaksin setelah kelompok prioritas yang akan mendapat vaksin COVID-19 tahap pertama,” kata LaNyalla.
“Dengan klasifikasi umum penerima vaksin, masyarakat tidak akan bertanya-tanya mengenai siapa yang akan mendapat vaksin prioritas dan juga sebaliknya,” pungkas dia. (net)
Editor Deden .GP
