BANDUNG, BIPOL – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat dan Fraksi PKS DPRD Jawa Barat menggelar refleksi akhir tahun 2020 yang digelar secara online melalui webinar zoom meeting, bersama media yang ada di Jawa Barat, Jumat, (18/12/2020).
Agendanya adalah menyikapipembangunan di Jawa Barat selama satu tahun ke belakang.
Ketua DPW PKS Jawa Barat yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar, Haru Suandharu menyinggung soal keberhasilan Fraksi PKS DPRD Jabar mengenai sembilan Raperda yang berpihak kepada rakyat.
“Lima Raperda sudah selesai, ada tiga lagi saat ini termasuk salah satunya Raperda RPJMD karena terjadinya masa pandemi Covid-19 sejak Maret hingga Desember 2020 ini,” jelas Haru saat menjelaskan paparan Refleksi Akhir Tahun 2020 Fraksi PKS DPRD Jabar, Jumat (18/12) sore.
Haru melihat RPJMD 2018-2023 harus ada perubahan, mengingat situasi pandemi Covid-19 masih panjang.
“Dalam APBD perubahan 2020 misalnya, Pemprov Jabar masih memprioritaskan pembangunan fisik seperti Alun-alun di beberapa kabupaten/kota serta Command Center. Seharusnya apa yang menjadi konsen Pemprov Jabar, seperti refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 harus dimaksimalkan,” imbuh Haru.
Haru menilai bahwa saat ini kebijakan yang ada belum maksimal berpihak kepada rakyat. Dia berharap anggota Fraksi PKS DPRD Jabar dan DPRD di Kabupaten dan Kota tetap kritis.
“Bagaimanapun fungsi DPRD tidak boleh berkurang dalam pengawasan dan pengontrolan anggaran, apalagi disaat masa pandemi,” paparnya.
Fraksi PKS DPRD Jabar, bersikap agar Gubernur Jabar melanjutkan bantuan sosial Covid-19 di tahun 2021.
“Di Pusat berlanjut, kenapa di Jabar tidak, harusnya berlanjut. Kami akan mengkritisi hal ini,” tegas Haru.
Perihal anggaran pembangunan di tahun 2021 pun, tak ada recofusing maksimal untuk penanganan Covid-19 di tahun 2021.
Haru meminta penanganan Covid-19 di Jabar, harus maksimal. Pasalnya, jumlah penduduk di Jabar paling tinggi.
“Kemarin usul kami di Fraksi PKS DPRD Jabar, terkait vaksin covid-19 didengar Pemerintah pusat. Seharusnya di Jabar pun, tentang penanganan Covid-19 ini didengar. Saya melihat hanya gimick aja subtasninya, sehingga kami bersikap RPJMD 2018-2023 harus diubah, yang saat ini masih dibahas ditingkat Pansus sebelum nantinya mengesahkan anggaran murni 2021,” jelasnya.
Pengamat Politik Universitas Parahyangan, Prof Asep Warlan Yusuf yang hadir dalam webinar Refleksi Akhir Tahun Fraksi PKS DPRD Jabar, menilai bahwa langkah politik PKS di Jabar cukup baik dan diterima masyarakat Jabar.
“Jadi PKS ada di masyarakatnya ini, bagian sifatnya melengkapi atau kerjasama yang baik,” jelas Prof Asep Warlan Yusuf.
PKS saat ini, menurutnya tidak punya program partisipasi masyarakat yang menjadi bagian dari kerja PKS.
“Ini penting dibangun, sebagai dasar perjuangan bersama rakyat. Hal ini perlu sebagai unit yang mengelola public input bagi kemajuan PKS,” paparnya
Kalau tanpa ada unit itu, Prof Asep melihat PKS dalam posisi yang dikerjakan yang diprogram kan saja.
“Hasil kajiannya yakni keterbukaan, penyerapan aspiras dari apa yang dikerjakan PKS saat ini,” jelasnya.
Program PKS merakyat hanya sebagai Improvement bukan Transformasi.
“Arus dua arah harus ada komunikasi dan sinergis. Karena kejujuran keihklasan bukan hanya diskusi saja, namun bagaimana PKS harus menjadi solusi publik saat ini,” paparnya. [I.R]
