SOREANG, BIPOL.CO –– Menghadapi perubahan cuaca yang sewaktu-waktu terjadi turun hujan dengan intensitas ringan, sedang dan lebat di Kabupaten Bandung, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung menyiagakan para petugasnya di lapangan. Status siaga darurat diberlakukan di Kabupaten Bandung dari tanggal 7 Oktober 2021 sampai 31 Mei 2022.
“Kami dari BPBD terus siaga dalam menghadapi berbagai kemungkinan terjadinya bencana yang tidak diharapkan. Sebagai bentuk kesiapsiagaan, BPBD turut memantau melalui media sosial, berita, selain melihat informasi yang dikirim melalui BMKG maupun dari hasil pantauan Pusdalop yang ada di Kabupaten Bandung,” kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung Uka Suska Puji Utama didampingi Sekretaris BPBD Kabupaten Bandung Hendra Hidayat di Soreang, Senin malam (21/2/2022).
Menurutnya, dalam menghadapi perkembangan cuaca yang diperkirakan curah hujan masih cukup tinggi dalam beberapa bulan kedepan, BPBD siaga penuh di lapangan.
Selain melibatkan petugas jaga piket, imbuh Uka Suska Puji Utama, juga mengoptimalkan para relawan di lapangan, di antaranya Relawan Bedas dan para penggiat kebencanaan di Kabupaten Bandung.
“Dalam menangani persoalan di lapangan, terkait kesiapsiagaan bencana, BPBD tak bisa bekerja sendiri, selain mengandalkan para petugas jaga piket dan mengoptimalkan para penggiat kebencanaan di lapangan,” jelasnya.
Uka Suska Puji Utama mengungkapkan, mengingat Kabupaten Bandung masuk pada dataran tinggi, sehingga perlu ada peningkatan kewaspadaan disaat terjadi turun hujan. Di beberapa wilayah rawan ancaman longsor, selain banjir bandang, angin kencang dan bencana lainnya.
“Kita juga melihat dari segala macam ancaman bencana di Kabupaten Bandung karena yang namanya bencana tak bisa dicegah atau dihalangi, walau demikian kita maupun masyarakat secara umum harus tetap meningkatkan kewaspadaan dalam upaya mengurangi risiko bencana,” tuturnya.
Untuk meningkatkan kesiapsiagaan di lapangan itu, lanjut Uka Suska Puji Utama, BPBD terus menjalin komunikasi dengan jajaran Perangkat Daerah terkait, selain dengan para camat dan kepala desa untuk mewaspadai kondisi di wilayah masing-masing.
“Ini bagian dari ikhtiar kami dalam upaya mengurangi risiko bencana,” katanya.
Ia juga berharap kepada sejumlah pihak, ketika terjadi bencana yang tak diharapkan, untuk secepatnya melaporkan ke BPBD atau aparat setempat/terdekat.
“Untuk diketahui oleh semua pihak, bahwa yang namanya bencana bukan tugas pemerintah daerah saja, tapi semua ikut bertanggungjawab. Di antaranya pemerintah desa, kecamatan, Ormas, LSM maupun pihak lainnya sama-sama untuk peduli dalam penanganan sebuah bencana,” tuturnya.
Apalagi, nenurutnya, Bupati Bandung H.M.Dadang Supriatna sering menyampaikan program pembangunan pentahelik, yaitu dengan melibatkan semua pihak. Di antaranya, pemerintah, pengusaha, akademisi, masyarakat, media dan pihak lainnya harus bersama-sama dalam penanganan sebuah kejadian atau bencana.
Ia juga menjelaskan di Kabupaten Bandung sudah ada 10 desa dan 1 kelurahan, yang masuk desa/kelurahan tangguh bencana.
“Kita berharap semua desa di Kabupaten Bandung ada pendidikan atau pelatihan, menghadapi bencana yang disesuaikan dengan potensi bencana di wilayahnya masing-masing untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan masyarakat siap setiap saat dalam menghadapi bencana. Selain itu Melalui pelatihan ini dapat menumbuhkan kemandirian dalam menghadapi bencana,” pungkasnya.(deddy)
