BIPOL.CO, BANDUNG BARAT – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Hasanudin mengatakan, warga KBB yang jadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) kebanyakan kerja di sektor informal seperti menjadi asisten rumah tangga.
Sealain itu, PMI asal Kabupaten Bandung Barat (KBB) kesulitan untuk dierima bekerja di perkantoran dan industri. “Penyebabnya mereka yang mengadu nasib keluar negeri didominasi pendidikan maksimal SMA,” kata Hasanudin di kantornya, Jumat (13/1/2023).
Hasanudin menjelqskan, kebanyakan PMI asal KBB adalah kaum perempuan dan mayoritas berasal dari wilayah selatan KBB. Faktor ekonomi menjadi pendorong untuk mengadu nasib ke luar negeri.
Negara yang paling diminati selain ke Timur Tengah adalah Malaysia, Taiwan dan Hongkong.
Masih tingginya minat warga untuk menjadi PMI, tutur dia, karena memang bekerja di luar negeri bisa mendapatkan penghasilan yang besar. Hanya saja yang disesalkan banyak warga menempuh jalur pintas menjadi PMI ilegal tanpa menempuh prosedur yang berlaku dan tercatat di Disnaker.
“Itu yang kami akan terus edukasi dan sosialisasi ke masyarakat agar ada keinginan jadi PMI, tempuh prosedur resmi. Kalau ilegal maka ketika ada kejadian apa-apa, maka negara tidak bisa melindungi,” ucapnya.
Dikatakannya, negara juga memberikan support penuh kepada PMI yang terdata secara legal. Presiden Jokowi juga sudah membentuk Badan Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia (BP2MI) untuk melindungi para pahlawan devisa yang bekerja di negeri orang.
Pasalnya, berdasarkan data BPS secara nasional, PMI menjadi penyumbang devisa terbesar ke empat. Yakni dari sektor nonmigas Rp239 triliun, pariwisata Rp190 triliun, migas Rp170 triliun, PMI Rp159,6 triliun dan batubara Rp150 triliun. Itu dengan catatan PMI legal sebanyak 4,5 juta dari total 9 juta PMI di luar negeri yang terdata oleh World Bank.
“Untuk itu, Disnaker akan mendorong agar warga KBB yang ingin jadi PMI harus secara legal. Jangan mudah tergiur cara-cara instan yang bisa merugikan,” katanya.
Sementara itu, warga KBB yang bekerja sebagai PMI tahun 2020 berdasarkan basis data pembangunan KBB tahun 2021 yang dikeluarkan Diskominfotik KBB, totalnya mencapai 3.140 yang berasal dari 14 kecamatan. Rinciannya di Kecamatan Cipeundeuy 179, Cikalongwetan 298, Cisarua 38, Lembang 19, Parongpong 8, Ngamprah 137, Padalarang 138, Cipatat 279, Saguling 329, Batujajar 43, Cipongkor 382, Cihampelas 333, Sindangkerta 223, dan Cililin 257. (buhori)
