BIPOL.CO, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengimbau, menyambut tahun politik agar menyebarkan semangat berpolitik dengan bijak dan sejuk.
Hal itu disampaikan Ridwan Kamil saat menghadiri acara silaturahmi dengan ulama dan umara di Masjid Raya Al Jabar, Gedebage, Kota Bandung, Jumat (20/1/2023).
Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum dan Wali Kota Bandung Yana Mulyana.
“Saya mengimbau masuk tahun politik saat ini Jawa Barat lancar dan aman. Di WA group, sebarkan semangat berpolitik yang bijak dan sejuk. Jangan ribut karena siapa yang jadi presiden dan gubernur sudah tertulis di lauhulmahfuz. Nah gimana jemputnya, jemputlah dengan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan,” kata Ridwan Kamil.
Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil menjelaskan pula mengenai proses panjang pembangunan Masjid Raya Al Jabar.
Ia mengungkapkan, dengan hadirnya masjid raya milik provinsi ini, pihaknya akan mengembalikan Masjid Raya Bandung Provinsi Jabar menjadi Masjid Agung Bandung seperti sedia kala.
“Idenya saat (saya) jadi Wali Kota Bandung tahun 2016 dan menyampaikan soal kebutuhan Provinsi punya masjid raya sendiri karena selama ini nebeng ke Masjid Agung Bandung. Makanya Masjid Agung Bandung diubah namanya menjadi Masjid Raya Bandung Provinsi Jawa Barat,” ujarnya.
Ia menuturkan terdapat urutan penamaan masjid yang dikelola pemerintah. Dimulai masjid negara milik pemerintah pusat, yakni Masjid Istiqlal. Masjid yang dikelola provinsi disebut masjid raya, pemerintah kota dan kabupaten mengelola masjid agung, tingkat kecamatan disebut masjid besar, dan di tingkat desa adalah masjid jami.
“Jadi Masjid Agung Bandung akan saya kembalikan ke maqom-nya,” ungkap Kang Emil.
Masjid Raya Al Jabar dikelola oleh Dewan Kemakmuran Masjid (DKM). Pengurus DKM Al Jabar diisi langsung dari Pemda Provunsi Jabar, yang diketuai oleh Gubernur Ridwan Kamil.
Kemudian secara ex officio Wakil Ketua DKM Al Jabar diisi oleh Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum. Sedangkan Ketua Harian dijabat oleh Sekretaris Daerah Jabar Setiawan Wangsaatmadja.
“Pengurus DKM-nya, yaitu perwakilan 27 aktivis muslim dari 27 kabupaten/kota,” tutur Ridwan Kamil.(*)
