BIPOL.CO, MATARAM – Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang berlangsung di Hotel Lombok Raya, Mataram pada Selasa, (21/02/2023).
Tema pada kegiatan tersebut membahas Isu Aktual dan Langkah Strategis Perencanaan Pembangunan Daerah di Regional Nusa Tenggara, Maluku’.
Direktur PEIPD, Ditjen Bina Bangda Kemendagri Iwan Kurniawan dalam sambutannya mengatakan, pelaksanaan FGD ini merupakan tindak lanjut dari Rakor Bappeda yang dilaksanakan pada bulan November Tahun 2022 lalu. Dari hasil rakor Bappeda telah terjaring berbagai masalah terkait perencanaan pembangunan daerah.
“Yang perlu dilakukan kembali adalah terkait persiapan pemerintah daerah dalam rangka menghadapi agenda strategis penyusunan dokumen perencanaan pada Tahun 2023-2024, yaitu penyusunan RPJPD, RPD/RPJMD, dan RKPD secara simultan,” kata Iwan Kurniawan.
Kemendagri bersama pemangku kebijakan setempat akan merumuskan masalah yang disepakati untuk diselesaikan. Juga melakukan penajaman permasalahan yang sudah dirumuskan, penjaringan solusi dan penajaman solusi atas permasalah yang sudah ditawarkan.
Menurut Iwan, pembangunan yang akan dituangkan dalam Dokumen Perencanaan Daerah (Dokrenda)., merupakan satu kebijakan yang tertuang menjadi koridor dan bahan evaluasi/fasilitasi dokumen, utamanya yang menjadi permasalahan yakni soal Kondisi Geografis Daerah; Demografi; Potensi Sumber Daya Daerah; Ekonomi Dan Keuangan Daerah; Aspek Kesejahteraan Masyarakat; Aspek Pelayanan Umum; dan Aspek Daya Saing Daerah.
Oleh sebab itu, Iwan menaruh harapan besar kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen perencanaan agar dapat memberikan perhatian lebih, demi tercapainya tujuan pembangunan daerah. Hal ini seiring dengan amat dari Pasal 258 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Pertemuan yang berlangsung di Hotel Lombok Raya difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan SKALA dihadiri oleh Direktur PEIPD beserta jajaran, Direktur Regional II dan III Kementerian PPN/Bappenas beserta jajaran, Kepala Bappeda Provinsi di Regional Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, dan Kepala Bappeda Kabupaten/kota lingkup Regional Nusa Tenggara, Maluku dan Papua yang hadir secara daring dan luring serta Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Provinsi NTB.
Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat, Iswandi selaku tuan rumah memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kegiatan FGD yang dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
“Forum ini dianggap strategis karena sebagai wadah untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah bagi masing-masing Provinsi,” kata Iswandi.
